NEWSTICKER

Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft

Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause

UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah

Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi

Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

Dua Perpres KPK Melibatkan Banyak Pihak

Andhika Prasetyo

15/1/2020 10:28

Dua Perpres KPK Melibatkan Banyak Pihak — Ilustrasi KPK(MI/Rommy Pujianto)

STAF khusus Presiden Dini Purwono mengatakan proses perumusan draf dua peraturan presiden (perpres) terkait Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan KPK serta alih status Pegawai KPK menjadi ASN sudah berjalan.

Ia mengatakan pembahasan bisa saja membutuhkan waktu yang lebih panjang lantaran ada banyak pihak yang terlibat di dalam kegiatan tersebut.

"Pembahasan ini melibatkan banyak pihak termasuk pimpinan KPK, jadi memang butuh waktu," ujar Dini kepada Media Indonesia, Selasa (14/1).

Baca juga: Soal Pembentukan Inspektorat Jenderal, KPK Tunggu Perpres Terbit

Sebagaimana diketahui, pemerintah menyiapkan tiga perpres yang merupakan aturan turunan dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Satu perpres telah diteken Jokowi yakni tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Pelibatan komisioner lembaga antirasuah secara langsung dilakukan untuk memastikan aturan-aturan yang dibuat dapat membantu memuluskan kegiatan KPK dalam menjalankan tugas mereka.(OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari

Berita Lainnya

Jokowi Sebut Penggantian Menteri ESDM Hanya Isu
01/8/2024 12:19
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
KSP Tegaskan Mutasi ASN ke IKN Sesuai Jadwal
01/8/2024 09:23
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Tiga Hari di IKN Diklaim Bentuk Pemenuhan Janji Jokowi
01/8/2024 08:21
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
Jokowi Terima Kunjungan Grand Syekh Al Azhar di Istana Merdeka
09/7/2024 11:45
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kerja Grand Syekh Al Azhar, Imam Akbar Ahmed Al Tayeb, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/7).
DKPP Pecat Ketua KPU, Wakil Ketua TKN Pastikan tidak Ada Cawe-cawe Presiden
05/7/2024 17:33
Silfester membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyokong KPU dan Mahkamah Konstitusi selama Pemilu 2024.
Bansos Presiden, Kerugian Negara Berpotensi Lebihi Rp250 Miliar
02/7/2024 22:57
Penambahan kerugian negara bisa terjadi atas beberapa temuan baru. Salah satunya yakni data tambahan dari auditor.
Jadi Lumbung Bancakan, 1.189 Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Terjadi dalam 4 Tahun Terakhir
12/6/2025 10:33
Erma menuturkan bahwa modus yang digunakan dalam kasus korupsi PBJ di antaranya proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran, mark up, laporan fiktif, dan penggelapan.
Presiden Terbitkan Perpes Nomor 66/2025, Jadi Dasar Hukum Pengamanan Kejaksaan oleh TNI
22/5/2025 13:19
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar berharap, perpres yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto itu menyudahi beda pandangan soal polemik yang terjadi belakangan ini.
Keppres Zaman Megawati Ini Mandatkan Polri Bukan TNI Amankan Objek Vital Nasional
17/5/2025 11:25
pengamanan oleh personel TNI dimungkinkan karena dianggap sebagai objek vital nasional. Namun, Keppres No.63/2004 yang diteken Megawati Soekarnoputri menyebut pengamanan dilakukan Polri
Kemenko Pangan Bahas Rancangan Perpres Tata Kelola MBG
09/5/2025 14:24
Kemenko Pangan menggelar rapat koordinasi rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis atau MBG
Dua Aturan Turunan UU TPKS Tinggal Menunggu Penetapan Presiden, Satu Masih Harmonisasi
14/4/2025 13:39
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyampaikan progres sisa peraturan turunan UU TPKS.
Sri Mulyani akan Segera Membayar Tukin Dosen
14/2/2025 15:41
Sri mengatakan saat ini ada 97.734 dosen penerima tukin. Dia mengaku saat ini sedang dalam penghitungan dan pendataan lebih detail.

LOAD MORE

Opini

Bianglala Astacita
11/7/2025 05:00
Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara
10/7/2025 05:00
Swajayakan Bahasa Indonesia
08/7/2025 14:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

Volatilitas Industri Energi Hijau
07/7/2025 05:00
MK dan Desain Keserentakan Pemilu
30/6/2025 05:00
Melawan Pragmatisme RUU Pemilu
23/6/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved