Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI.
Irfan Pulungan dalam keterangannya di Jakarta, hari ini, mengatakan hal tersebut sekaligus menepis keraguan publik dan membuktikan komitmen bahwa target pencapaian pembangunan IKN tahap I sudah sesuai dengan rencana yang dicanangkan.
“Presiden Jokowi berkantor di IKN dimulai hari Senin tanggal 29 Juli 2024, maka selanjutnya proses perpindahan ASN ke IKN juga akan sesuai dengan target yang diharapkan,” katanya.
Baca juga : Presiden Jokowi Bermalam di Kawasan Inti IKN
Selain itu, kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
"Sehingga semuanya agar berpacu untuk memenuhi target yang sudah dicanangkan. Apalagi selama ini Presiden Jokowi cukup cermat dan terperinci dalam mengawasi pembangunan proyek infrastruktur yang menjadi Program Strategis Nasional di seluruh Indonesia. Terbukti sejumlah proyek besar bisa selesai tepat pada waktunya," ujarnya.
Dikatakan Irfan, Presiden Jokowi juga sudah beberapa kali datang ke IKN dengan mengajak para menteri kabinet untuk berkemah di IKN dalam rangka mengawal progres pembangunan IKN dan memberikan semangat kepada semua pihak untuk bekerja keras demi bangsa dan negara.
Baca juga : Presiden Jokowi Mengaku Tidak Bisa Tidur Nyenyak
Kehadiran Presiden Jokowi di IKN, kata Irfan, akan meningkatkan kepercayaan para investor yang sudah menunjukkan minatnya untuk berinvestasi di IKN, sehingga mereka mendapatkan jaminan progres pembangunan IKN bisa berjalan sesuai rencana.
"Sedangkan bagi calon investor akan semakin berlomba-lomba untuk segera masuk ke IKN," katanya.
Dalam kunjungan Presiden ke IKN, kata Irfan, juga turut ditinjau sejumlah fasilitas yang sudah selesai dilakukan, seperti pembangunan hotel berbintang sebagai sektor penunjang di area IKN.
Baca juga : Dari Balkon Gedung Kanpres, Presiden Pantau Langsung Pembangunan IKN
Mantan Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi - Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 itu menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
"Saya yakin pemerintahan baru yang nanti akan dipimpin Prabowo Subianto mendukung percepatan pembangunan IKN," katanya.
Irfan menambahkan Prabowo sebagai presiden terpilih dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih memiliki komitmen kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan.
"Sehingga IKN yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi akan memiliki posisi strategis dalam pembangunan Indonesia ke depan yang modern di masa mendatang,” katanya. (Ant/P-2)
Dunia akademik, khususnya lingkungan kampus perlu berperan aktif dalam menciptakan inovasi-inovasi yang menekankan pentingnya keberlanjutan.
Tidak masalah soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto yang menyerahkan 10 Capim dan Dewas KPK ke DPR.
MANTAN Asisten Staf khusus (Stafsus) Presiden, Yasmin Nur, meminta maaf atas kegaduhan pernyataan di media sosial. Hal ini terkait gaji pembantu asisten staf khusus presiden.
Presiden Jokowi angkat Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai staf khusus presiden
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menjadi ketua umum dari partai manapun.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved