NEWSTICKER

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T

Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden

Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T

Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid

Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Soal Perpres Mobil Listrik, Kemenperin Tanyakan ke Setneg

Atikah Ishmah Winahyu

04/8/2019 13:21

Soal Perpres Mobil Listrik, Kemenperin Tanyakan ke Setneg — Model berfoto disamping mobil hybrid electric vehicle (HEV) Toyota Prius Gen-4 X-Ray pada GIIAS 2019 di ICE BSD City, Tangerang, Banten.(Antara/Muhammad Iqbal)

SAMPAI saat ini belum ada kabar pasti terkait nasib peraturan presiden (perpres) tentang mobil listrik. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika, memastikan bahwa draft Perpres tersebut telah berada di Kementerian Sekretariat Negara untuk difinalisasi.

"Sekarang (draft Perpres Mobil Listrik) sedang dikordinasikan untuk finalisasi di sana (Setneg)," kata Putu kepada Media Indonesia, Minggu (4/8).

Namun, saat ditanya lebih lanjut terkait nasib perpres mobil listrik, Putu meminta media untuk menanyakannya pada pihak Setneg. Dia pun memilih hemat bicara saat ditanya terkait kebenaran draft Perpres tersebut 'nyangkut' di Setneg.

"Pertanyaan tersebut sebaiknya ditanyakan kepada Setneg ya," tutur Putu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa draft perpres mobil listrik belum sampai ke mejanya. Dia pun menuturkan akan segera menandatangani Perpres tersebut apabila sudah ada di tangannya. (OL-09)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Deri Dahuri

Berita Lainnya

Perpres Jadi Pagar Hukum Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme
14/1/2026 18:38
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
DPR Ingatkan Peran TNI dalam Penanganan Terorisme hanya Bersifat Pelengkap
13/1/2026 15:29
Meskipun penguatan kapasitas negara untuk menjaga stabilitas nasional sangat penting, pembagian kewenangan antarlembaga harus tetap berada pada koridor hukum yang tepat.
Presiden Teken Perpres No.79 Tahun 2025, IKN Lanjutkan Pembangunan
20/10/2025 17:02
Pemerintah resmi menetapkan Perpres Nomor 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan IKN.
Pembekuan SPPG Pelanggar SOP MBG Dinilai Belum Cukup, Pengamat: Perlu Ada Reformasi Sistem
02/10/2025 14:28
KEPALA Badan Gizi Nasional membekukan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melanggar SOP dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Perpres Kementerian Haji segera Meluncur
27/8/2025 07:37
Pemerintah bakal menindaklanjuti amanat Undang Undang Haji dan Umroh dengan menerbitkan Peraturan Presiden mengenai kementerian haji.
IDAI Berharap Perpres Tunjangan Dokter Efektif dan Berkelanjutan
07/8/2025 16:27
Agar tujuan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperjelas dan disempurnakan.

LOAD MORE

Opini

Mengharap Asa dalam Transformasi BRIN
30/1/2026 05:10
Disinformasi dan Hak Asasi Manusia
30/1/2026 05:05
Pentingnya Komisi Perlindungan Guru
30/1/2026 05:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

Dingin Davos, Hangat Harapan: Prabowo-nomics dan Pembangunan Manusia
26/1/2026 05:00
Program Hospital Base: Nama Baru, Isi Lama
19/1/2026 05:00
Pilkada, Langsung Vs Perwakilan
12/1/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved