Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
PERATURAN Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden telah diteken Presiden Joko Widodo. Dalam Perpres tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko akan didampingi seorang wakil.
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan wakil kepala staf kepresidenan bertugas membantu Moeldoko dalam pelaksanaan fungsi delivery assurance unit. Wakil Kepala Staf Kepresidenan akan bersinggungan langsung dengan sektor-sektor kebijakan.
"Memastikan seluruh program presiden dan wakil presiden terlaksana dengan baik," ujar Fadjroel dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (26/12).
Baca juga: Moeldoko Bela SKB Cegah Radikalisme
Sebelumnya, Moeldoko mengatakan wakil kepala staf kepresidenan akan ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi. Posisi wakil kepala staf kepresidenan sangat dibutuhkan seiring tugas di KSP pada periode kedua Presiden Jokowi bertambah.
Tugas tambahan itu yakni delivery unit atau menerjemahkan program presiden. Nantinya, program presiden tersebut akan dibuat konsep besar dan akan dieksekusi menteri atau kepala lembaga terkait.
"Yang dimaksud delivery unit itu seperti ini, Presiden nanti punya program Kartu Pra-kerja. Beliau kan hanya menyampaikan, tapi bentuknya, desain, besarnya Kartu Pra-kerja sampai bisa dioperasionalkan siapa yang mengawal? Nah itulah salah satu tugas delivery unit," kata Moeldoko beberapa waktu lalu.(OL-5)
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait namanya yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved