Jumat 22 Januari 2021, 20:55 WIB

Perpres RAN-PE Dinilai Berpotensi Timbulkan Persekusi

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Perpres RAN-PE Dinilai Berpotensi Timbulkan Persekusi

Ilustrasi
Ilustrasi ekstremisme

 

PEMERINTAH diminta menjelaskan secara detail dikeluarkannya Peraturan Presiden No.7/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE).

Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia (UI) Ridwan Habib menilai, tidak jelasnya definisi maupun kriteria ekstremisme yang ada dalam aturan tersebut berpotensi menimbulkan aksi persekusi. 

“Harusnya dibuat definisi dan kriteria yang jelas. Supaya tidak ada penindasan dari kelompok yang besar terhadap yang lebih kecil,” ungkapnya ketika dihubungi, Jumat.

Ridwan mengkhawatirkan munculnya simplifikasi dari sejumlah kelompok masyarakat apabila pemerintah tidak memberi kriteria yang jelas mengenai kriteria ekstremisme. Apalagi selama ini ada perspesi negatif dari sejumlah kalangan terhadap anggota masyarakat yang berpakaian tertentu. 

Baca juga : PKS Usul Penurunan Ambang Batas Capres

“Jangan-jangan karena memakai baju gamis dan mempunyai istri yang bercadar akan dituduh ekstremisme. Padahal dia hanya pedagang dan tidak menganjurkan kekerasan,” ujarnya

Menurutnya, akan sangat berbahaya apabila ekstremisme diidentikkan dengan penampilan seseorang. “Karena kita terjebak pada simbol. Dan selama ini sudah terjadi di masyarakat kita,” ungkapnya.

Ia menyarankan pemerintah mengajak Ormas Islam besar untuk berbicara lagi mengenai urgensi Perpres tersebut. Apalagi, ungkapnya, Perpres ini tidak pernah masuk dalam agenda prioritas Pemerintah Joko Widodo. 

“Kita juga mendengar kalau Perpres ini merupakan pesanan lembaga tertentu. Karena itu lebih baik didiskusikan lagi dengan ormas Islam agar tidak menjadi kontroversi,” pungkasnya. (OL-7)

Baca Juga

MI/ M Irfan

Duet Jaksa Agung dan Erick Thohir Wujudkan Komitmen Jokowi Beratas Korupsi

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 20:24 WIB
Dalam pidatonya, Jokowi mengungkapkan bahwa pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas...
Dok MI

Bawaslu: Sudah Ada Partai Ajukan Sengketa Proses

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 20:23 WIB
Partai yang mengajukan permohonan sengketa, ujar Lolly adalah Partai Berkarya. Terhadap laporan itu, imbuhnya, Bawaslu akan mendalami dan...
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Lembaga Survei Harus Terdaftar, KPU Siapkan Mekanisme

👤Kautsar Widya Prabowo 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 20:22 WIB
Aturan teknis pendaftaran lembaga survei untuk bisa terverifikasi akan diatur di dalam Rancangan PKPU yang kini tengah dimatangkan dengan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya