Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBOCORAN data anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak cukup hanya dengan melaporkan ke kepolisian.
Revisi menjadi solusi atau pilihan dalam mengurai kompleksitas pemilu serentak 2024 mendatang.
Perppu covid-19 dinilai tidak bisa ditangani dengan hukum normal.
PEMERINTAH membentuk tim independen untuk menyerap masukan, tanggapan, serta usulan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah
MK menolak permohonan uji materi perppu 2 tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada di tengah masa pandemi covid-19. Jadi Pilkada serentak tetap dijalankan pada 9 Desember 2020.
RAPAT Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP akhirnya memutuskan Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember.
Aturan pemilu yang ada, tidak cukup kuat dalam memberikan sanksi yang mempunyai efek jera. Undang-Undang No.10/2016 tentang Pilkada yang belum adaptif dengan situasi Covid-19.
UU itu harus dimodifikasi agar sesuai dengan situasi terkini dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dinilai sebagai solusi.
Perppu diperlukan secara regulasi, sebab dalam PKPU No.6/2020 tentang tidak mengatur tegas sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan.
Kerumunan massa saat tahapan pendaftaran pasangan calon (paslon) merupakan cerminan euforia yang sulit dikendalikan.
Misalnya Pasal 2, anggota Komisi IV DPR RI itu mencontohkan, hanya dengan Peraturan Presiden (Perpres), pemerintah bisa menetapkan defisit APBN.
Dengan disetujuinya perppu menjadi UU diharapkan semua pihak yang berkepentingan, khususnya penyelenggara pemilu dan jajaran pemerintah dapat memaksimalkan pelayanan.
Seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna menyatakan setuju Perppu Pilkada menjadi UU
Baru berjalan dua bulan sejak disahkan, undang-undang sudah digugat tujuh kelompok pemohon ke Mahkamah Konstitusi.
Pengesahan perppu menjadi undang-undang dinilai tidak sah karena DPR menetapkan UU bukan pada masa sidang berikutnya.
Regulasi yang berasal dari pengesahan Perppu hanya menyertakan dua pasal dan tidak terdapat ayat. Seluruh ketentuan terdapat dalam Perppu yang berupa lampiran UU.
Pemohon menilai pengesahan perppu itu terlalu cepat.
Pemohon menilai bahwa disahkannya Perppu No.1/2020 menjadi undang-undang terlalu cepat.
Dalam rapat paripurna ke-15 Masa Sidang III Tahun 2019-2020, Selasa (12/5), DPR memberikan persetujuan untuk menetapkan RUU tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang.
Sidang juga turut dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved