Senin 26 Oktober 2020, 14:10 WIB

MK Tolak Permohonan Uji Materi Perppu Pilkada

Putra Ananda | Politik dan Hukum
MK Tolak Permohonan Uji Materi Perppu Pilkada

MI/Adam Dwi
Mahkamah Konstitusi

 

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang No 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada di tengah masa pandemi covid-19. Dengan keputusan itu, artinya, pelaksanaan pilkada serentak 2020 tetap akan dilanjutkan pada 9 Desember 2020.

Penolakan MK didasari pada kedudukan hukum pemohonon. Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP), yang diwakili Johan Syafaat Mahanani selaku Ketua dan Almas Tsaqibbirru RE A selaku Sekretaris dianggap tidak memiliki kedudukan hukum oleh MK untuk menggugat UU 6 tahun 2020 tentang Perppu pilkada.

"Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," ujar Hakim MK Saldi Isra saat membacakan konklusi dan amar putusan pokok perkara nomor 69/PUU-XVIII/2020 di Gedung MK, Jakarta, Senin (26/10).

Menurut Saldi, uraian pemohon mengenai kedudukan hukum dan alat bukti dalam perkara ini tak dapat meyakinkan MK bahwa pemohon telah aktif melakukan kegiatan yang berkaitan dengan isu konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujiannya. Karenanya, MK menganggap pemohon tidak mengalami kerugian, baik langsung maupun tidak langsung, atas berlakunya norma yang diuji.

"Pemohon tidak cukup hanya dengan menjelaskan tujuan dari pembentukan organisasi, tetapi harus pula dapat menyampaikan contoh konkret aktivitas atau kegiatan pemohon sebagai lembaga berkenaan dengan isu konstitusionalitas norma yang diajukan," tegas Saldi.

Baca juga : Satu Anggota KKB Intan Jaya Tewas Ditembak

Dalam permohonannya PWSPP mempermasalahkan pasal 201 ayat (1) dan (2) UU 6 Tahun 2020. Dua ayat yang mengatur tentang waktu pelaksanaan pilkada di tengah bencana non alam dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon menilai, pelaksanaan pilkada di bulan Desember 2020 dapat beresiko membahayakan penyelenggara, peserta, hingga pemilih pilkada serentak di tengah covid-19 sehingga perlu ditunda hingga September 2021.

"Akan lebih relevan menunda pemungutan suara serentak menjadi bulan September 2021, meskipun tidak ada yang bisa menjamin pada bulan September 2021 Pandemi covid-19 akan berakhir, namun sekurang-kurangnya dalam rentang waktu tersebut kebiasaan-kebiasaan kenormalan baru seperti menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak telah menjadi gaya hidup yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga laju penyebaran dan penularan covid-19 dapat ditekan," bunyi petikan permohonan pemohon. (P-5)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Ini Kronologis OTT Bansos dengan Upeti Rp17 M

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 06 Desember 2020, 08:08 WIB
Tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan...
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

OTT Bansos, KPK Awasi Sejak Awal Pandemi

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 06 Desember 2020, 07:39 WIB
Sejak awal pandemi, KPK telah menerbitkan dua Surat Edaran (SE) yaitu khususnya terkait pengadaan barang dan jasa sebagai...
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

KPK Tetapkan 5 Tersangka Proyek Bansos Pandemi

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 06 Desember 2020, 07:12 WIB
Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (JPB) merupakan satu dari lima tersangka dan mendapatkan manfaat dari praktik kotor di tengah bencana...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya