PEMERINTAH membentuk tim independen untuk menyerap masukan, tanggapan, serta usulan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
Tim itu terdiri atas para ahli dan tokoh dari berbagai bidang yang mewakili berbagai sektor yang termuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka ialah, antara lain, Prof Romly Atmasasmita, Hendardi, Prof Satya Arinanto, Prof Hikmahanto, Prof Ari Kuncoro, Franky Sibarani, Agus Muharam, Emrus Sihombing, Bomer Pasaribu, KH Robikin Emhas, Andi Najmi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tim independen itu akan bernama Tim Serap Aspirasi. “Pemerintah memerlukan masukan dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden (rperpres) turunan dari UU Cipta Kerja ini dapat benar-benar dilaksanakan dan operasional di lapangan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Kemenko Perekonomian juga menyediakan saluran yang menampung aspirasi secara daring melalui portal Undang-Undang Cipta Kerja. Tercatat sebanyak 27 RPP dan 3 rperpres telah dimuat dalam situs uu-ciptakerja.go.id.
Selain itu, pemerintah juga sedang me ngejar penyelesaian 13 RPP dan 1 rperpres sisanya, antara lain RPP yang terkait dengan ketenagakerjaan yang masih dilakukan pembahasan di tripartit nasional yang terdiri atas pemerintah, pekerja, dan pengusaha.
Untuk sektor perpajakan, pemerintah telah menyelenggarakan acara Serap Aspirasi yang melibatkan pelaku usaha, asosiasi usaha, lembaga kemasyarakatan, akademisi dan pengamat, serta media massa. Kegiatan itu telah banyak memberi kan masukan dalam penyempurnaan draf tiga RPP di sektor perpajakan.
Pemerintah berencana akan melanjutkan kegiatan Serap Aspirasi itu untuk sektorsektor lainnya dengan menyelenggarakan acara Serap Aspirasi di berbagai daerah di seluruh Indonesia mulai minggu depan.
Tambah investasi
Upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi dengan membuat UU Ciptaker telah mendapat respons positif dari pelaku usaha.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berhasil meyakinkan produsen Susu Bendera (Frisian Flag), yakni Friesland Campina untuk menambah investasi di Indonesia senilai Rp4 triliun. Realisasi investasi itu direncanakan mulai awal 2021.
“Saya berterima kasih atas minat investasi dari Friesland Campina ini. Kami siap menjemput bola. Kami juga telah sepakat bahwa Friesland akan memenuhi tiga syarat yang telah diajukan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah juga menawarkan lahan gratis selama lima tahun untuk pendirian pabrik di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah,” jelas Bahlil.
Friesland Campina merupakan sebuah koperasi susu asal Belanda. Perusahaan itu bergerak di bidang usaha industri susu segar, krim, susu kental manis, serta turunannya.
Bahlil menceritakan, pada awalnya CEO FrieslandCampina Hein Schumacher tampak cukup terkejut dengan syarat investasi yang diajukan pemerintah Indonesia. Namun, akhirnya disetujui kesepakatan investasi tersebut.
“Di tengah pandemi covid-19, BKPM tetap sigap membantu kami. Saya akan segera sampaikan kesepakatan investasi ini dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Desember 2020,” jelas Schumacher. (Ins/E-1)
