Jumat 18 September 2020, 15:41 WIB

DPR Sepakat Perlunya Perppu untuk Ubah Sistem Kampanye Pilkada

Putra Ananda | Politik dan Hukum
DPR Sepakat Perlunya Perppu untuk Ubah Sistem Kampanye Pilkada

ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Pendaftaran paslon pilkada yang diiringi dengan arak-arakan tanpa protokol kesehatan.

 

PIMPINAN DPR mendukung penerbitan Peraaturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) pilkada jilid 2 sebagai payung hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melarang segala kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa dalam masa kampanye. Hal ini dibutuhkan untuk mencegah munculnya klaster penularan baru covid-19 di tahapan pilkada serentak.

"Kalau ada Perppu untuk melakukan evaluasi-evaluasi beberapa kegiatan yang akan mengakibatkan penyebaran corona tinggi kita sepakat," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/9).

Menurut Sufmi, kerumunan massa saat tahapan pendaftaran pasangan calon (paslon) merupakan euforia yang sulit dikendalikan. Oleh karena itu kedepan penyelenggara pilkada harus melarang seluruh kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa.

"Ada yang mengatakan bahwa pilkada akan menjadi klaster penularan baru jika massanya tidak bisa dikendalikan," paparnya.

Baca juga: Pemerintah Tolak Konser Kampanye

Kendati demikian, Sufmi menuturkan bahwa pemerintah tidak mungkin menunda pelaksanaan pilkada yang saat ini sudah kembali dilanjutkn. Yang dibutuhka saat ini ialah penyempurnaan kembali aturan diimbangi dengan pengawasan ketat untuk memastikan aturan tersebut diimplementasikan dengan baik di lapangan.

"Karena ini sampai dengan penyelenggaraan tahapannya masih panjang. Saya pikir masih punya waktu kita melakukan penyempurnaan dan pengawasan yang ketat sehingga pilkada dapat diadakan dengan lancar," ungkapnya.

Oleh karena itu, DPR juga meminta agar KPU dapat mengantisipasi potensi kerumunan massa saat pelaksaaan pilkada dengan cara mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang produktif demi kelancaran pilkada. Selain itu, DPR juga meminta setiap paslon untuk memberikan pehamanan kepada masyarakat tentang visi misi mereka diimbangi dengan ajakan menjalankan protokol covid-19.

"Saya pikir bagaimana caranya kemudian calon justru berikan pemahaman kepada masyarakat tentang visi misi terutama juga bagaimana calon mengajak masyrakat untuk menguatkan menjalankan protokol covid 19," ujar Sufmi. (OL-4)

Baca Juga

dok.Ant

Pemda Akui Banyak Hambatan Selaraskan UU Cipta Kerja

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 23 Oktober 2021, 14:36 WIB
PEMDA mengakui ada banyak hambatan dalam melakukan penyelarasan Undang-Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja dengan peraturan...
dok pribadi

Airlangga, Prabowo dan Anies diprediksi bersaing di Pilpres 2024

👤RO/Micom 🕔Sabtu 23 Oktober 2021, 14:01 WIB
Airlangga akan terbuka maju bila dapat berpasangan dengan kandidat yang memiliki elektabilitas...
Ist/DPR

Umrah Bagi RI Dibuka Lagi, DPR Minta Pemerintah Jamin Prokes Calon Jemaah

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 23 Oktober 2021, 13:02 WIB
Ace Hasan Syadzily menyambut baik rencana pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang siap membuka pintu bagi jemaah Indonesia yang hendak...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Amendemen Konstitusi antara Ambisi Elite dan Aspirasi Rakyat

Persepsi publik mengenai cara kerja presiden lebih mengharapkan pemenuhan janji-janji politik saat kampanye ketimbang bekerja berdasarkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya