Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Idham yakin pembentuk UU dalam hal ini pemerintah dan DPR telah mengkaji secara matang urgensi pengesahan Perppu Pemilu.
Kemendagri masih menunggu diundangkannya beleid Papua Barat Daya untuk bisa menerbitkan Perppu Pemilu.
Jika dipaksakan segera diterbitkan, Tito tak ingin Papua Barat Daya tak masuk di dalam Perppu Pemilu.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga membeberkan bahwa pihaknya sudah memeriksa draft surat Mendagri ke Presiden Joko Widodo tentang Perppu Pemilu.
Usai RUU Papua Barat Disahkan, dipastikan Perppu Pemilu segera dibuat guna bisa menjadi dasar pelaksanaan pemilihan di empat daerah otonom baru di Papua
Tito menilai pengesahan Perppu harus cepat dilakukan karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sedang menyusun tahapan Pemilu, khususnya untuk di wilayah DOB Papua.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menyebut aturan nomor urut parpol sejatinya tak perlu dimasukan dalam Perppu Pemilu.
Proses menyusun Perppu Pemilu yang kelewat batas disebut menjadi preseden buruk karena melampaui kegentingan yang seharusnya
“Berkenaan dengan nomor urut partai yang tidak diundi ya tentunya ini juga ada aspek positif, masyarakat akan mudah mengingat nomor urut partai yang sebelumnya,”
Supiansah menjelaskan penentuan dapil dan alokasi kursi anggota DPR dan DPRD Provinsi di 3 DOB di Papua dan IKN, akan diatur dalam Perppu.
Komisi II DPR dijelaskannya sudah melakukan kajian proses tahapan sehingga perhitungan hari hingga terbitnya Perppu tidak menganggu tahapan.
KPU berharap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar segera rampung.
Kemendagri menyatakan bahwa Perppu tentang DOB Papua ditargetkan tuntas Oktober mendatang. Perppu dibutuhkan sebagai dasar hukum KPU untuk melaksanakan tahapan pemilu di 3 DOB Papua.
Perubahan dilakukan untuk mengakomodasi pengaturan penyelenggaraan pesta demokrasi di provinsi baru di Indonesia.
Presiden Jokowi diminta mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pemilu, dampak dari pembentukan tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua.
Pelaksanaan pilkada 2020 dari semula 23 September 2020 diundur menjadi 9 Desember 2020 juga dilakukan lewat Perppu.
Kebijakan Perppu harus dikeluarkan pemerintah untuk mengisi kekosongan aturan pemilu imbas DOB Papua.
Idham membeberkan, KPU akan laksanakan seluruh ketentuan yang termuat dalam perppu. Menurut Idham, fenomena adanya perppu di kala tahapan Pemilu juga pernah terjadi pada 2020 silam.
Prof. Sri Yunanto mengatakan UU Pemilu hanya mengatur pada keserentakan dan ditunjuknya pejabat, namun mekanisme penunjukkan untuk pergantiannya belum diatur.
Tantangan utama bangsa Indonesia hari ini ialah penyebaran ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved