Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PEMERINTAH, DPR, dan penyelenggara sepakat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu. Bakal beleid itu ditargetkan dikeluarkan sebelum Oktober 2022.
"Iya, iya (Perppu Pemilu terbit sebelum Oktober 2022) selesai," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Dia menyampaikan penerbitan Perppu Pemilu hanya mengubah lampiran I, II, dan III di dalam UU Pemilu. Perubahan dilakukan untuk mengakomodasi pengaturan penyelenggaraan pesta demokrasi di provinsi baru di Indonesia.
Adapun provinsi baru di Indonesia yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Dalam waktu dekat, DPR juga akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Papua Barat Daya.
Baca juga: DOB Papua, KPU Lakukan Simulasi untuk Penataan Dapil Pemilu
Dia menyebut penyelenggaraan Pemilu 2024 di empat provinsi baru itu merupakan perintah UU. Sehingga, harus dilakukan perubahan UU Pemilu.
"Misalnya lampiran tentang dapil Papua Selatan kan belum ada, maka itu harus ditambahin," ungkap dia.
Dia menyampaikan draf Perppu Pemilu sudah disiapkan. Draf tersebut nantinya akan dibahas tim teknis yang terdiri dari Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP.
"Nanti kami laporkan kembali perkembangannya dengan menteri nanti dibahas lagi dengan Komisi II," ujar dia. (OL-4)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.
Memasuki akhir tahun, BNN akan semakin menggiatkan pengungkapan kasus peredaran narkotika
4.386 atlet dan ofisial telah tiba di Kota Solo menjelang detik-detik upacara pembukaan Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Solo 2024.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat wilayah-wilayah yang paling banyak melakukan deposit atau terlibat dalam transaksi judi online (judol),
Wacana pemekaran Provinsi Nias diyakini dongkrak sektor wisata
Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan dengan koordinasi lintas sektor. Mulai dari BNPB, KLHK, BMKG hingga pemerintah daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved