Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Daam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pihaknya masih menunggu Papua Barat Daya untuk bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu.
“Kalau Papua Barat Daya sudah menjadi Undang-undang dan de facto, segera kita lakukan pelantikan dan peresmian Pj Gubernurnya, baru kita keluarkan Perppu Pemilu,” ungkap Tito, Senin (5/12).
Jika dipaksakan segera diterbitkan, Tito tak ingin Papua Barat Daya tak masuk di dalam Perppu Pemilu. Tito menerangkan cukup satu kali pemerintah menerbitkan Perppu Pemilu dengan memboyong Papua Barat Daya.
“Perppu ini sangat tergantung dengan kecepatan mengundangkan Papua Barat Daya, kan sudah diketok tinggal diundangkan oleh pemerintah tapi kan baru diterima minggu kemarin sekarang lagi berproses,” tuturnya.
“Hari ini (5/12), saya dengar akan ada rapat untuk melihat substansi, kalau substansinya kemudian sudah disepakati maka akan segera ditandatangani presiden untuk menjadi Undang-undang,” tambahnya.
Tito menyebut pihaknya akan segera melakukan proses penunjukkan Pj Gubernur dan barulah Perppu Pemilu keluar.
Baca juga: Besok DPR Akan Sahkan RKUHP dalam Rapat Paripurna
Tito mengaku pihaknya sudah melakukan konsinyering pembahasan perppu Pemilu dengan stake holder terkait, seperti KPU, Bawaslu hingga DPR Komisi 2.
“Substansinya intinya cuma dua, yang pertama mengakomodir empat DOB dan IKN, kaitan konsekuensinya pada DPD DPR RI DPRD setempat,” papar Tito.
Kemudian, kata Tito, Perppu Pemilu juga bakal mengakomodir usulan dari KPU, semisal terkait batas usia untuk ad hoc yang asalnya minimal usia 25 tahun menjadi 17 tahun.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu sudah finalisasi.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga membeberkan bahwa pihaknya sudah memeriksa draft surat Mendagri ke Presiden Joko Widodo tentang Perppu Pemilu.
"Kemarin kami sudah periksa draft surat Mendagri ke Presiden tentang Perppu. Sudah di meja Bapak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian," papar Kasto, Kamis (1/12).
Kasto menegaskan Perppu Pemilu sesegera mungkin akan diterbitkan. "Sedang berproses. Ditunggu saja," ungkapnya. (OL-4)
Pemangku kepentingan yang dimaksud, terutama, pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan Polri dan TNI, partai politik dan pasangan calon, dunia usaha, dan pemilih.
MEMIKIRKAN konstitusionalitas, dalam bahasa KC Wheare, setidaknya bisa didedahkan menjadi tiga sebagaimana tiga konsep bentuk konstitusi.
Rincian besaran pesangon untuk karyawan yang terkena PHK diatur pada pasal 81 angka 47.
SEBANYAK 3.598 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi demo menolak Perppu Cipta Kerja di depan Gedung DPR, Selasa (28/2/2023)
KEBOCORAN data anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak cukup hanya dengan melaporkan ke kepolisian.
AGAR tidak tidak mengganggu kebijakan strategis pemerintah ke depan, penerbitan Perppu Cipta Kerja dinilai diperlukan.
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved