Selasa 15 November 2022, 17:05 WIB

Nomor Urut tak Perlu Diundi, KPU: Mempermudah Masyarakat Ingat Partai

Yakub Pryatama W | Politik dan Hukum
Nomor Urut tak Perlu Diundi, KPU: Mempermudah Masyarakat Ingat Partai

ANTARA FOTO/Reno Esnir
Ilustrasi: Foto kolase dari sejumlah pengurus partai politik berfoto dengan nomor urut partai politik peserta pemilu 2019

 

PERATURAN Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu bakal mengakomodasi usulan nomor urut parpol tak perlu diundi. Khususnya bagi parpol yang menang pemilihan legislatif.

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU RI Idham Holik menuturkan kebijakan itu tentunya sudah dipertimbangkan dengan matang oleh pembentuk UU atau pemerintah.

“Berkenaan dengan nomor urut partai yang tidak diundi ya tentunya ini juga ada aspek positif, masyarakat akan mudah mengingat nomor urut partai yang sebelumnya,” kata Idham kepada Media Indonesia, Selasa (15/11).

“Penomor urutan yang tetap atau yang tidak diubah ini dalam konteks neurologi ini recalling ya, jadi menstimulasi orang untuk mengingat menstimulasi orang untuk mudah mengingat. Itu recalling,” tambahnya.

Terkait nomor urut, KPU setuju dengan sistem nomor urut tetap. Awal mulanya usulan ini diutarakan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat berkunjung ke Korea Selatan, Jumat (16/9).

Menurut Idham, usulan ditetapkan nomor urut akan mempermudah masyarakat mengingat partai.

“Kita ketahui party id pemilih indonesia itu kan rendah, nah jadi dengan nomor urut yang tetap sama diharapkan party id-nya meningkat. Karena peserta pemilu legislatif itu partai bukan caleg,” tegasnya.

Baca juga: Masa Perbaikan Verifikasi Faktual, KPU: Gunakan Waktu Seoptimal Mungkin

Idham menggarisbawahi rancangan Perppu ini juga sifatnya tidak mengikat tetapi terbuka.

Artinya, ucap Idham, KPU mempersilakan partai yang menginginkan menggunakan nomor urut sebelumnya. Kemudian, bagi partai parlemen yang menginginkan nomor urut baru akan tetap difasilitasi oleh KPU untuk dilakukan pengundian.

Diketahui, Perppu Pemilu awalnya dibuat untuk mengakomodasi tiga provinsi baru di Papua dalam Pemilu 2024. Sejatinya, pemerintah tinggal menerbitkan dan menyerahkan ke parlemen. Tetapi, Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia menyebut proses pembuatan perppu bakal melebar di luar isu pemilu DOB Papua. Salah satu isu tersebut ialah menyoal nomor urut parpol dalam pemilu.(OL-5)

Baca Juga

MI/Moh Irfan.

Majelis Tinggi Partai Demokrat Putuskan Nasib Koalisi Bulan Ini

👤Anggi Tondi Martaon 🕔Rabu 07 Desember 2022, 16:42 WIB
Teka-teki Demokrat akan menjalin koalisi dengan partai mana masih menunggu hasil keputusan Majelis Tinggi Partai terkait keputusan koalisi...
Antara/Novrian Arbi.

KSP: Ada Pengeboman bukan Berarti Kecolongan

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 07 Desember 2022, 15:53 WIB
Aparat keamanan telah melakukan upaya-upaya pencegahan guna meminimalkan serangan dari kelompok...
MGN/Iwan Gumilar

Pelaku Bom Bunuh Diri Berasal dari Batununggal Bandung

👤Iwan Gumilar (MGN), Narendra Wisnu Karisma (SB) 🕔Rabu 07 Desember 2022, 15:53 WIB
Usai dilakukan pemeriksaan awal, kedua orang tua pelaku pengeboman itu dibawa petugas dengan menggunakan kendaraan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya