Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) berharap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar segera rampung.
Komisioner KPU Idham Holik menyebut pihaknya baru bisa melakukan konsolidasi secara serius apabila terbit Perppu atas UU Pemilu telah terbit.
"Perppu tersebut jadi rujukan hukum bagi kami untuk melakukan pembentukan KPU Provinsi di DOB. Jadi sampai saat ini kami masih konsolidasi secara informal sampai menunggu Perppu terbit," ujar Idham kepada Media Indonesia, Rabu (7/9).
Guna mengakomodir penyelenggaraan Pemilu 2024 di DOB Papua, Kemendagri berencana akan merampungkan Perppu pada Oktober mendatang.
Baca juga: Perppu Pemilu Ditargetkan Diterbitkan Bulan Ini
Idham pun berharap hal tersebut segera bisa terlaksana sesuai target. Karena KPU punya waktu sekitar dua bulan untuk mempersiapkan KPU di DOB.
"Karena pada tanggal 6 Desember 2022, berdasarkan PKPU No 3 2022, itu merupakan tahapan di mana penyerahan dukungan bakal calon perseorangan DPD kepada KPU Provinsi," ungkap Idham.
"Jadi Oktober ialah waktu yang cukup, mudah-mudahan tidak mundur lagi," tambahnya.
Terkait dengan Ibu Kota Negara (IKN) Idham mengatakan dalam waktu dekat KPU akan berkonsultasi dengan otorita IKN, sebagaimana diamanatkan Pasal 13 ayat 3 UU No 3 Tahun 2022. (Ykb/OL-09)
Apabila surat tersebut tidak ditanggapi dalam 21 hari kerja, maka pihaknya akan melanjutkan upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
WARGA Kabupaten Brebes Selatan, melalui Komite Percepatan Pemekaran Kabupaten Brebes (KP2KB), mengancam akan menggeruduk DPRD Jateng, jika tidak segera menggelar rapat Paripurna
Bila kebijakan moratorium dicabut, kata dia, maka disepakati agar pembentukan daerah dilakukan secara terbatas dan betul-betul berkaitan dengan kepentingan strategis nasional.
POI 2024 ialah wadah bagi putri-putri daerah untuk menyalurkan bakat dan talenta mereka.
POLDA Papua mengimbau warga di wilayah Papua dan tiga daerah otonomi baru (DOB) untuk mewaspadai cuaca ekstrem. Hal ini menyusul prakiraan cuaca hujan intensitas sedang hingga lebat oleh BMKG
Dalam tiga bulan terakhir Pemprov Papua Pegunungan mengawal intens beberapa agenda prioritas pemerintah di daerah pegunungan seperti, penanganan inflasi, stunting dan pelayanan kesehatan.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved