Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) berharap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar segera rampung.
Komisioner KPU Idham Holik menyebut pihaknya baru bisa melakukan konsolidasi secara serius apabila terbit Perppu atas UU Pemilu telah terbit.
"Perppu tersebut jadi rujukan hukum bagi kami untuk melakukan pembentukan KPU Provinsi di DOB. Jadi sampai saat ini kami masih konsolidasi secara informal sampai menunggu Perppu terbit," ujar Idham kepada Media Indonesia, Rabu (7/9).
Guna mengakomodir penyelenggaraan Pemilu 2024 di DOB Papua, Kemendagri berencana akan merampungkan Perppu pada Oktober mendatang.
Baca juga: Perppu Pemilu Ditargetkan Diterbitkan Bulan Ini
Idham pun berharap hal tersebut segera bisa terlaksana sesuai target. Karena KPU punya waktu sekitar dua bulan untuk mempersiapkan KPU di DOB.
"Karena pada tanggal 6 Desember 2022, berdasarkan PKPU No 3 2022, itu merupakan tahapan di mana penyerahan dukungan bakal calon perseorangan DPD kepada KPU Provinsi," ungkap Idham.
"Jadi Oktober ialah waktu yang cukup, mudah-mudahan tidak mundur lagi," tambahnya.
Terkait dengan Ibu Kota Negara (IKN) Idham mengatakan dalam waktu dekat KPU akan berkonsultasi dengan otorita IKN, sebagaimana diamanatkan Pasal 13 ayat 3 UU No 3 Tahun 2022. (Ykb/OL-09)
Bila kebijakan moratorium dicabut, kata dia, maka disepakati agar pembentukan daerah dilakukan secara terbatas dan betul-betul berkaitan dengan kepentingan strategis nasional.
POI 2024 ialah wadah bagi putri-putri daerah untuk menyalurkan bakat dan talenta mereka.
POLDA Papua mengimbau warga di wilayah Papua dan tiga daerah otonomi baru (DOB) untuk mewaspadai cuaca ekstrem. Hal ini menyusul prakiraan cuaca hujan intensitas sedang hingga lebat oleh BMKG
Dalam tiga bulan terakhir Pemprov Papua Pegunungan mengawal intens beberapa agenda prioritas pemerintah di daerah pegunungan seperti, penanganan inflasi, stunting dan pelayanan kesehatan.
Bernol mengungkapkan, kondisi saat ini, masyarakat asli Papua Boven Digoel bukan lagi menjadi tuan di atas tanah mereka sendiri tetapi justru pendatanglah yang seakan-akan menjadi tuan
Pemda membuka berbagai peluang investasi yang dapat dikembangkan di wilayah selatan mulai dari perhotelan, rumah makan, sarana pendidikan dan kesehatan, serta wisata.
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.
TNI mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.
Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro menuding aparat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat aksi di Bandara Sentani, Papua
Para peserta merupakan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Papua Selatan dan UNJ.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved