Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
Perubahan persyaratan pencalonan tentu harus melalui revisi UU Pilkada yang kini juga tengah berproses di DPR.
Implementasi UU Cipta Kerja diyakini akan mereduksi kesempatan bagi investor bertemu pejabat nakal yang berwenang mengeluarkan izin usaha.
Hingga kemarin, MK telah menerima dua gugatan materiel UU Ciptaker terhadap UUD 1945.
Kedua gugatan tersebut diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa
Masyarakat diimbau menggugat produk hukum ke Mahkamah Konstitusi ketimbang turun ke jalan.
Pengajuan uji materi terkait UU Cipta Kerja diyakini jauh lebih bermanfaat ketimbang berdemonstrasi di jalanan yang berpotensi memicu kericuhan dan perusakan.
Tidak bijak sekiranya pembentuk undang-undang terus menjadikan MK sebagai kanal pembuangan terhadap undang-undang yang mendapat penolakan publik.
KSPI akan mengalihkan konsentrasi ke Mahkamah Konstitusi. KSPI akan mengajukan gugatan terhadap UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).
GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi banyak pihak yang hingga kini masih menahan diri untuk tidak melakukan aksi, pasca RUU Omnibus Law disahkan dan memilih judicial review ke MK.
Menurut pemohon, sudah menjadi suatu keharusan bahwa ketika cedera janji atau wanprestasi, pemberi hak fidusia (debitur) menyerahkan objek jaminan fidusia kepada pihak penerima hak fidusia
Alasan pemohon mencabutnya dilakukan setelah kuasa hukum mencermati nasihat hakim panel terkait dugaan perbedaan tanda tangan penerima kuasa.
Kisah masa lalu Saldi yang getir, spiritualitas, solidaritas persahabatan, keberanian, kemampuan menulis, dan prestasinya dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.
Pelaksanaan pemungutan suara serentak di tengah pandemi merupakan bentuk ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia.
Ada suatu yang bukan tuduhan lagi. Jabatan 15 tahun dikasih ke generasi (hakim MK) yang sekarang, maka itu adalah suatu barter politik.
Proses pembentukan dan materi muatan yang tercantum dalam revisi UU MK semakin melegitimasi kebobrokan pembentukan legislasi yang tidak sesuai UUD 1945.
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengungkapkan apa yang dikeluarkan MK hanyalah sebuah pendapat, bukan sebuah keputusan
Sebanyak lima poin revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disetujui menjadi UU pada rapat paripurna DPR.
Permohonan itu akan diajukan Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif yang menilai pengesahan RUU Mahkamah Konstitusi (MK) sarat kepentingan politik.
DPR RI dan pemerintah sepakat membahas revisi UU No 24 Tahun 2003 tentang MK pada 25 Agustus lalu dan hari ini, 1 September, RUU itu disahkan menjadi UU.
DPR tetap maju dengan revisi UU MK sebagai upaya perbaikan hukum, di tengah banyaknya polemik yang menentang langkah tersebut.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved