Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
"Jabatan hakim di MK tetap memerlukan pembatasan periodisasi. Tidak bisa diperpanjang hingga 15 tahun atau dihabiskan maksimal di usia 70 tahun," ungkap Adilafiza, Kamis (17/12).
Dalam rekapitulasi itu, pasangan nomor urut 03, Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa mendapatkan suara terbanyak yaitu 217.921 suara atau 38,4%.
Pelayanan publik tetap dibuka melalui aplikasi berbasis web mkri.id.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan jajaran mereka agar bekerja sesuai dengan aturan.
Komisioner KPU RI Viryan Azis mengatakan, sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi puncak dari proses demokrasi elektoral.
Seorang warga negara bernama Burhanudin mengugat ketentuan frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial
Ahli menilai UU No 2/2020 tidak merujuk pada keadaan darurat sebagaimana dimuat Pasal 12 UUD 1945
KSBI mengajukan uji formil dan materil Bagian Kedua dan Bagian Kelima BAB IV UU Ciptaker terhadap UUD 1945
Jika MK nanti memutuskan itu salah, tidak menutup kemungkinan untuk legislative review.
Pemohon uji materi menuntut kepastian hukum tentang pembangunan dan pengembalian dana bila terjadi pailit pada perusahaan pengembang.
Setelah RUU tersebut diundangkan dan telah memiliki nomor, permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dari KSPSI dan KSPI.
Alasan gugatan dilayangkan karena revisi undang-undang MK tidak mempertimbangkan aspirasi serta kritik publik. Selain itu, pembahasan undang-undang itu hanya membutuhkan waktu tiga hari.
Pemohon mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya pasal undang-undang a quo karena adanya periodisasi jabatan hakim ad hoc tindak pidana korupsi.
Pemohon beralasan, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak ada satupun norma pasal yang mengatur periodisasi bagi hakim.
Argo meminta aksi para buruh yang hendak mengawal sidang uji materi RUU Cipta Kerja bisa memantau di media elektronik atau media sosial
Sejumlah serikat pekerja akan menyampaikan pendapat di muka umum di sekitar kawasan Silang Monumen Nasional (Monas) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Salah satu kelompok masyarakat rentan yakni masyarakat adat yang tinggal di hutan lindung. Mereka tidak bisa memberikan hak pilih karena tidak memiliki KTP.
BPK menyatakan bakal menyempurnakan standar dan metode pemeriksaan yang digunakan.
Pemohon tak dapat meyakinkan MK bahwa pemohon telah aktif melakukan kegiatan yang berkaitan dengan isu konstitusionalitas.
MK menolak permohonan uji materi perppu 2 tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada di tengah masa pandemi covid-19. Jadi Pilkada serentak tetap dijalankan pada 9 Desember 2020.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved