Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
MENTERI Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD menanggapi soal salah ketik yang terjadi pada UU Cipta Kerja (Ciptaker). Menurutnya, kesalahan ada yang bersifat klerikal dan substansial.
"Kesalahan yang bersifat klerikal, kami akan bicarakan dengan DPR. Kenapa yang dikirim seperti itu lalu mana dokumen yang benar? Nanti bisa diserahkan ke MK untuk diputuskan,” katanya, di kantor Kementerian Koordinator bidang Polhukam, Jakarta, Kamis (4/11).
Ia menjelaskan, jika MK nanti memutuskan itu salah, tidak menutup kemungkinan untuk legislative review. Artinya, ada perubahan UU untuk pasal-pasal tertentu tergantung putusan MK nanti.
Jika itu yang terjadi, Mahfud mengatakan, pemerintah akan membentuk tim kerja yang bersifat netral. Tim ini bukan dari pemerintah, tapi dari akademisi dan tokoh masyarakat untuk menampung masalah-masalah yang muncul dari UU Ciptaker.
"Agar nanti dalam proses perbaikan, baik judicial review maupun legislative review, juga penuangan di dalam peraturan-peraturan turunan, itu semua bisa terakomodasi," paparnya.
Ia tetap mendukung tujuan baik UU Ciptaker. “Yang jelas UU Cipta Kerja bertujuan baik. Nah tujuan yang baik, pasti tidak menutup kemungkinan untuk diperbaiki," pungkasnya. (OL-14)
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
Meskipun Indonesia memiliki potensi besar, terutama dari segi populasi dan sumber daya alam, negara ini perlu memperbaiki kebijakan investasi dan fokus pada penciptaan lapangan kerja.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
PULUHAN pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) menegaskan PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker kudeta konstitusi RI
Andy Said Tandio kepada awak media menjelaskan, potensi subsektor film, animasi, dan video di Kabupaten Sleman tersebut dapat membuka lapangan kerja.
Peningkatan Kota Cilegon menjadi kota kreatif sangat strategis dalam upaya peningkatan 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini.
Selain itu, juga bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) ditawarkan pula untuk menjadi siswa SMK Kemenperin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved