Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD menanggapi soal salah ketik yang terjadi pada UU Cipta Kerja (Ciptaker). Menurutnya, kesalahan ada yang bersifat klerikal dan substansial.
"Kesalahan yang bersifat klerikal, kami akan bicarakan dengan DPR. Kenapa yang dikirim seperti itu lalu mana dokumen yang benar? Nanti bisa diserahkan ke MK untuk diputuskan,” katanya, di kantor Kementerian Koordinator bidang Polhukam, Jakarta, Kamis (4/11).
Ia menjelaskan, jika MK nanti memutuskan itu salah, tidak menutup kemungkinan untuk legislative review. Artinya, ada perubahan UU untuk pasal-pasal tertentu tergantung putusan MK nanti.
Jika itu yang terjadi, Mahfud mengatakan, pemerintah akan membentuk tim kerja yang bersifat netral. Tim ini bukan dari pemerintah, tapi dari akademisi dan tokoh masyarakat untuk menampung masalah-masalah yang muncul dari UU Ciptaker.
"Agar nanti dalam proses perbaikan, baik judicial review maupun legislative review, juga penuangan di dalam peraturan-peraturan turunan, itu semua bisa terakomodasi," paparnya.
Ia tetap mendukung tujuan baik UU Ciptaker. “Yang jelas UU Cipta Kerja bertujuan baik. Nah tujuan yang baik, pasti tidak menutup kemungkinan untuk diperbaiki," pungkasnya. (OL-14)
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Meskipun Indonesia memiliki potensi besar, terutama dari segi populasi dan sumber daya alam, negara ini perlu memperbaiki kebijakan investasi dan fokus pada penciptaan lapangan kerja.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Salah satu platform pendukung pelatihan Prakerja, Karier.mujuga tetap berkolaboras dengan program Prakerja dari pemerintah.
Pembangunan Pelabuhan Internasional Anggrek memiliki prioritas dalam melibatkan seluruh elemen warga lokal Gorontalo Utara, termasuk penyerapan tenaga kerja warga lokal.
Pembangunan Indonesia tidak akan berjalan lancar jika jumlah pengusaha di Indonesia masih sedikit.
Meskipun gelaran Job Fair sudah berkahir, lowongan kerja tersebut tetap bisa diakses oleh masyarakat melalui layanan SIAPKerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved