Kamis 05 November 2020, 20:35 WIB

Mahfud Siap jika MK Minta Ubah Pasal UU Ciptaker

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Mahfud Siap jika MK Minta Ubah Pasal UU Ciptaker

MI/M Irfan
.

 

MENTERI Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD menanggapi soal salah ketik yang terjadi pada UU Cipta Kerja (Ciptaker). Menurutnya, kesalahan ada yang bersifat klerikal dan substansial.

"Kesalahan yang bersifat klerikal, kami akan bicarakan dengan DPR. Kenapa yang dikirim seperti itu lalu mana dokumen yang benar? Nanti bisa diserahkan ke MK untuk diputuskan,” katanya, di kantor Kementerian Koordinator bidang Polhukam, Jakarta, Kamis (4/11).

Ia menjelaskan, jika MK nanti memutuskan itu salah, tidak menutup kemungkinan untuk legislative review. Artinya, ada perubahan UU untuk pasal-pasal tertentu tergantung putusan MK nanti.

Jika itu yang terjadi, Mahfud mengatakan, pemerintah akan membentuk tim kerja yang bersifat netral. Tim ini bukan dari pemerintah, tapi dari akademisi dan tokoh masyarakat untuk menampung masalah-masalah yang muncul dari UU Ciptaker.

"Agar nanti dalam proses perbaikan, baik judicial review maupun legislative review, juga penuangan di dalam peraturan-peraturan turunan, itu semua bisa terakomodasi," paparnya.

Ia tetap mendukung tujuan baik UU Ciptaker. “Yang jelas UU Cipta Kerja bertujuan baik. Nah tujuan yang baik, pasti tidak menutup kemungkinan untuk diperbaiki," pungkasnya. (OL-14)

Baca Juga

Dok MI

Produk dalam Negeri Harus Jadi Tuan di Rumah Sendiri

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 26 Mei 2022, 23:42 WIB
"UMKM harus jadi perhatian  karena sektor ini paling luas serapan lapangan kerjanya,"...
MI/Bayu Anggoro

Selesaikan Polemik Penjabat Kepala Daerah dengan Penguatan Birokrasi Sipil

👤Golda Eksa 🕔Kamis 26 Mei 2022, 21:54 WIB
Mengintegrasikan politik kepemiluan agar dapat segera serentak melaksanakan hajat...
Ilustrasi

Ini Rincian Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2024

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 26 Mei 2022, 21:28 WIB
Ketua KPU Hasyim Asy’ari menuturkan sebanyak 82,71 persen atau Rp63,405 Triliun digunakan untuk pelaksanaan tahapan pemilu, honor...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya