Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PETUGAS Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan Istana Merdeka imbas dari rencana aksi elemen buruh yang kontra terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.
"Hindari Kawasan Istana Merdeka dan Jalan MH Thamrin," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (2/11).
Baca juga: Sejumlah Jalan di Sarinah Ditutup, TransJakarta Alihkan Rute
Sejumlah serikat pekerja seperti KSPI, FSPMI, FSP KEP, SPN, dan ASPEK Indonesia akan menyampaikan pendapat di muka umum di sekitar kawasan Silang Monumen Nasional (Monas) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Massa dari Front Pembela Islam (FPI) dan PA 212 juga akan menyampaikan orasi di depan Kedutaan Besar Perancis, Jakarta Pusat.
Berikut rute pengalihan lalu lintas yang disiapkan:
NHK melaporkan bahwa demonstrasi menuntut kenaikan upah berlangsung di sejumlah kota besar, dipicu ketidakpuasan publik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.
PP KAMMI menilai insiden pelindasan seorang peserta aksi oleh polisi menggunakan mobil taktiks Baracuda menambah panjang daftar tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku langsung bergerak cepat memperbaiki fasilitas umum yang sempat dirusak massa aksi demonstrasi di gedung MPR/DPR pada Senin 25 Agustus
Petugas kepolisian yang berjaga langsung menembakkan air untuk mengurai massa. Merespon halauan polisi, massa aksi kemudian membalas dengan melempari petugas dengan benda keras.
Data terbaru menunjukkan jumlah jurnalis Palestina yang tewas sejak Oktober 2023 mencapai 246 orang.
Iqbal mengatakan praktik korupsi di Kemnaker berdampak langsung pada kondisi pekerja. Salah satunya terkait biaya tambahan akibat pungutan dalam perizinan.
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved