Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MK dibanjiri 135 gugatan Pilkada yang terdaftar per 23 Desember 2020. Angka itu diperkirakan masih bisa bertambah.
MK dibanjiri 135 gugatan Pilkada yang terdaftar per 23 Desember 2020. Angka itu diperkirakan masih bisa bertambah.
PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada 2020) mulai memasuki tahapan penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi
PENYELESAIAN perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada) di Mahkamah Konstitusi (MK) memunculkan dinamika tersendiri terkait biaya yang harus ditanggung
Pihak yang hadir ke ruang sidang dipersyaratkan menunjukkan tes usap antigen negatif yang berlaku maksimal 3 hari.
Koordinasi pemerintah dan lembaga penyelenggara pilkada tetap harus berjalan baik hingga proses pilkada tuntas sepenuhnya
Menurut pemohon, lembaga yang berwenang mengeluarkan surat pernyataan sehat bagi paslon yaitu rumah sakit yang ditunjuk, dalam hal ini RSUP M Jamil Padang.
Masih ada hal yang perlu diwaspadai, yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa dan konflik horizontal yakni gugatan sengketa pilkada ke MK
SUBSTANSI sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2020, di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya mengenai perselisihan hasil suara.
Denny mendalilkan adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi selama proses pilkada di Kalimantan Selatan. Ia melampirkan 177 bukti yang akan diungkap di persidangan.
Lima pemohon gugatan merupakan pemantau pemilu, kecuali sengketa di Manokwari Selatan yang diajukan bakal pasangan calon yang gagal maju pilkada.
Sejumlah paslon yang kalah dan hendak menggugat hasil pilkada ke MK diketahui mengumpulkan donasi dari masyarakat.
REVISI UU MK terbaru dianggap diselesaikan dengan terburu-buru dan mengabaika n aturan perundangan serta beberapa pasal berpotensi bertentangan dengan konstitusi.
UU MK kini sedang diuji materi ke MK, soal masa perpanjangan jabatan hakim.
Revisi UU MK terbaru dianggap diselesaikan dengan terburuburu dan mengabaikan aturan perundangan serta beberapa pasal berpotensi bertentangan dengan konstitusi.
"Seluruh pasangan calon itu adalah petahana, mereka mempersoalkan penenetapan hasil pilkada oleh KPU," kata Komisioner KPU NTT Yosafat Koli di Kupang, Sabtu (19/12).
Permohonan sengketa hasil pilkada diyakini terus meningkat sebab rentang waktu pengumuman hasil rekapitulasi suara oleh KPU masih panjang.
Sebanyak 22 permohonan gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi.
Jika terjadi sengketa ke MK, penetapan pemenang Pilkada Kalsel akan ditunda hingga ada keputusan MK secara resmi.
PENGESAHAN UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) oleh DPR memberikan perubahan yang besar dalam sisi internal kehakiman MK.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved