Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
HASIL Pilkada serentak 2020 untuk pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan periode 2021-2024 berpotensi diputuskan lewat persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel, hingga Jumat (18/12), masih melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Kalsel.
Proses rekapitulasi hasil Pilgub Kalsel ini berlangsung sejak Kamis (17/12) di Banjarmasin.
Ketua KPU Provinsi Kalsel Sarmuji menegaskan kesiapan pihaknya menghadapi gugatan sengketa hasil Pilkada dari pihak atau paslon yang merasa tidak puas dengan hasil ditetapkan.
Baca juga: Jadwal Pilkada Kabupaten Boven Digoel Masih Gelap
"Jika ada paslon yang keberatan dan tidak menerima hasilnya, dipersilahkan membawanya ke MK. KPU tentunya akan menyiapkan jawaban
terhadap apa yang disengketakan atas hasil rekapitulasi yang ditetapkan. Tim kami sudah siap," ujarnya.
Jika terjadi sengketa ke MK, penetapan pemenang Pilkada Kalsel akan ditunda hingga ada keputusan MK secara resmi.
Pilgub Kalsel diikuti dua pasang calon, yakni, nomor urut 01 pasangan Sahbirin Noor-Muhidin dan nomor urut 02 Denny Indrayana-Difriadi
Darjat.
Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei maupun real count SiRekap KPU, hasil Pilgub Kalsel memiliki selisih suara sangat tipis antara dua Paslon tersebut.
Koordinator Divisi Pendidikan Pemilih, Sosialiasi dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Kalsel Edy Ariansyah mengatakan partisipasi
masyarakat di Pilkada Kalsel tidak sesuai target yang ditetapkan KPU. Dari target 79% partisipasi masyarakat hanya 66,7%.
Ada beberapa faktor masyarakat enggan datang ke TPS, antara lain kondisi masih pandemi covid-19, masyarakat tidak mau meninggalkan pekerjaan mereka, dan sebagian lain diakui karena tidak mendapatkan uang dari paslon.
Pada bagian lain, Calon Gubernur Kalsel nomor urut 02, Denny Indrayana bertolak ke Jakarta guna persiapkan sengketa hasil Pilkada Kalsel ke MK.
Denny mengaku selisih hasil yang tipis dengan paslon nomor urut 01, menjadi alasan keputusan akhir Pilgub Kalsel dibawa ke MK.
"Apapun hasilnya, kelihatannya selisihnya tipis. Karena, siapa pun pemenangnya akan berpotensi terjadi gugatan di MK, setelah penetapan
KPU," tutur Denny saat berada di Bandara Internasional Syamsudin Noor. (OL-1)
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyegel lahan milik perusahaan perkebunan sawit PT Sentosa Swadaya Mineral (SSM) di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel)
POLDA Kalimantan Selatan (Kalsel) menerbitkan maklumat larangan membakar lahan bagi masyarakat dan korporasi, guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah tersebut.
Koperasi tersebut antara lain di Kota Banjarmasin yaitu Kelurahan Telawang, Basirih, dan Kuin Cerucuk dan satu koperasi dari Kabupaten Banjar, Kelurahan Indra Sari.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam arahannya Muhidin berharap pasangan Lisa-Wartono mampu mengemban amanah dan menjalankan tugas dengan baik, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.
SEKOLAH Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan segera beroperasi. Sebanyak 225 calon siswa berhasil lolos seleksi sekolah rakyat untuk jenjang SMP dan SMA
Harimurti menambahkan ketidakpastian hukum ini dapat dilihat dari data empiris yang menunjukkan adanya variasi putusan pengadilan dalam memaknai Pasal 31 UU No 24 Tahun 2009.
GURU Besar Ilmu Media dan Jurnalisme Fakultas Ilmu Sosial Budaya UII, Masduki, mengajukan judicial review (JR) terkait UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pasal 65 ke MK.
DPC FPE KSBSI Mimika Papua Tengah mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ke MK
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Pemohon, aktivis hukum A. Fahrur Rozi, hadir langsung di ruang persidangan di Gedung MK, Jakarta.
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menegaskan data pribadi sebagai hak bagi setiap warga negara wajib untuk dilindungi secara maksimal
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved