Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
EMPAT dari sembilan pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kalah dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Keempatnya adalah Wilybrodus Lay-JT Ose Luan di Belu, Agustinus Niga Dapawole-Gregorius DL Pandango di Sumba Barat, Stefanus Bria Seran-Wendelinus Taolin di Malaka, dan Maria Geong-Silverius Sukur di Kabupaten Manggarai Barat.
"Seluruh pasangan calon itu adalah petahana, mereka mempersoalkan penenetapan hasil pilkada oleh KPU," kata Komisioner KPU NTT Yosafat Koli di Kupang, Sabtu (19/12).
Menurut Yosafat, tiga pasangan calon mengajukan gugatan pada 17 Desember, dan satu pasangan calon mengajukan gugatan pada 18 Desember.
Sesuai penetapan hasil pilkada di sembilan kabupaten yang menggelar pilkada di NTT, seluruh pasangan petahana kalah termasuk empat pasangan tersebut. Sedangkan lima pasangan lainnya yang kalah dalam perolehan suara, menerima hasil pilkada.
Di antaranya Paulus Soliwoa-Gregorius Upi Dheo yang kalah dalam pertarungan di Kabupaten Ngada mengatakan menerima hasil pilkada. "Pilkada sudah selesai dan sudah menghasilkan calon pemimpin," katanya.
Untuk itu, ia minta segala bentuk perbedaan yang terjadi selama pilkada sudah saatnya ditinggalkan. "Tinggalkan semua perbedaan, tidak ada yang kalah dan yang menang, yang menang adalah masyarakat," ujarnya.
Dia juga minta seluruh masyarakat saling bergandengan tangan membangun Kabupaten Ngada. "Pelaksanaan pilkada di Ngada ini aman, tentram, dan damai," kata Paulus Soliwoa. (R-1)
Penurunan kepercayaan publik itu merupakan dampak dari putusan kontroversial terkait usia Capres - Cawapres untuk Pemilihan Presiden
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI) mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah naiknya tarif pajak hiburan hingga 75%.
Materi judicial review itu berhubungan dengan desain keserentakan Pilkada Serentak 2024 yang dianggap bermasalah dan melanggar konstitusi.
Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan presiden (pilpres) telah dilayangkan pada 24 Mei lalu, yang memang menjadi tenggat akhir pengajuan permohonan.
Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti merdeka dari intervensi politik dan merdeka untuk menegakkan keadilan (freedom from political interference and freedom to do justice).
NEGARA yang dapat dikatakan memiliki pemerintahan konstitusional ialah negara yang pemerintahannya memperhatikan batasan yang ditentukan konstitusi.
Pemantauan dilakukan guna memastikan suara masyarakat terhitung dengan benar dan proses pemilu berjalan sesuai dengan aturan berlaku.
Sebanyak 2.197 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) akan mengawasi pungut hitung dan money politik di TPS saat hari pemungutan suara Pilkada Bangka Belitung berlangsung.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang berlangsung pada Rabu, 27 November, melibatkan seluruh masyarakat Indonesia yang baru saja menggunakan hak pilihnya.
Berdasarkan data yang masuk dari Voxpol Center Research and Consulting, pasangan calon Gubernur nomor urut tiga, Pramono Anung dan Rano Karno, sementara memimpin.
CALON gubernur (cagub) Pilkada Jabar Dedi Mulyadi dan calon wakil gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan menang telak di lokasi Presiden Prabowo Subianto nyoblos.
PASANGAN Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilkada Sumut) nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan unggul telak dalam perolehan suara di TPs 44 Bakti Karya, Medan Johor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved