Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
EMPAT dari sembilan pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kalah dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Keempatnya adalah Wilybrodus Lay-JT Ose Luan di Belu, Agustinus Niga Dapawole-Gregorius DL Pandango di Sumba Barat, Stefanus Bria Seran-Wendelinus Taolin di Malaka, dan Maria Geong-Silverius Sukur di Kabupaten Manggarai Barat.
"Seluruh pasangan calon itu adalah petahana, mereka mempersoalkan penenetapan hasil pilkada oleh KPU," kata Komisioner KPU NTT Yosafat Koli di Kupang, Sabtu (19/12).
Menurut Yosafat, tiga pasangan calon mengajukan gugatan pada 17 Desember, dan satu pasangan calon mengajukan gugatan pada 18 Desember.
Sesuai penetapan hasil pilkada di sembilan kabupaten yang menggelar pilkada di NTT, seluruh pasangan petahana kalah termasuk empat pasangan tersebut. Sedangkan lima pasangan lainnya yang kalah dalam perolehan suara, menerima hasil pilkada.
Di antaranya Paulus Soliwoa-Gregorius Upi Dheo yang kalah dalam pertarungan di Kabupaten Ngada mengatakan menerima hasil pilkada. "Pilkada sudah selesai dan sudah menghasilkan calon pemimpin," katanya.
Untuk itu, ia minta segala bentuk perbedaan yang terjadi selama pilkada sudah saatnya ditinggalkan. "Tinggalkan semua perbedaan, tidak ada yang kalah dan yang menang, yang menang adalah masyarakat," ujarnya.
Dia juga minta seluruh masyarakat saling bergandengan tangan membangun Kabupaten Ngada. "Pelaksanaan pilkada di Ngada ini aman, tentram, dan damai," kata Paulus Soliwoa. (R-1)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Pemerintah juga menolak anggapan bahwa penetapan status bencana rawan dipolitisasi karena belum adanya Peraturan Presiden (Perpres).
Pakar Hukum UI Titi Anggraini menilai gugatan larangan keluarga Presiden maju Pilpres di MK penting demi menjaga keadilan kompetisi dan mencegah nepotisme.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Pengemudi ojol dan lembaga hukum menggugat ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi terkait praktik hangusnya kuota internet prabayar tanpa kompensasi.
Pengajuan permohonan perkara Pilkada 2024 berlangsung selama 27 November 2024 - 18 Desember 2024.
Aparat mesti mengawal proses perhitungan suara di berbagai daerah rawan konflik terutama pada Pilkada Aceh 2024.
Salah satu proses penting dalam Pilkada adalah perhitungan suara resmi atau real count yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
PASANGAN Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilkada Sumut) nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan unggul telak dalam perolehan suara di TPs 44 Bakti Karya, Medan Johor.
CALON gubernur (cagub) Pilkada Jabar Dedi Mulyadi dan calon wakil gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan menang telak di lokasi Presiden Prabowo Subianto nyoblos.
Berdasarkan data yang masuk dari Voxpol Center Research and Consulting, pasangan calon Gubernur nomor urut tiga, Pramono Anung dan Rano Karno, sementara memimpin.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved