Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman mengeluarkan seruan penting kepada seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) agar menjalankan prinsip netralitas dalam pengawasan dan pengawalan proses perhitungan suara di berbagai daerah rawan konflik terutama pada Pilkada Aceh 2024 yang masih berlangsung sampai hari ini.
“Kami menghimbau kepada aparat penegak hukum untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam proses apapun yang dapat mencederai demokrasi dan merusak hasil Pilkada. Kita semua harus memastikan bahwa suara rakyat Aceh dihitung secara jujur dan transparan,” ujar Habiburokhman di Gedung DPR RI pada Jumat (29/11).
Politisi Partai Gerindra ini juga menekankan pentingnya peran Komisi Independen Pemilihan (KIP), pihak kepolisian dan unsur lainnya dalam memastikan proses perhitungan suara berlangsung dengan baik dan tanpa intervensi dari pihak manapun.
Selain itu, Habiburokhman mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi kinerja kepolisian yang telah berhasil mengamankan perhelatan pilkada serentak 2024 menjadi lebih kondusif jika dibandingkan dengan pemilu 2024 silam.
“Kalau mau dikasih nilai 1 sampai dengan 10, saya bilangnya mau memberikan nilai 9 kepada Kapolri karena tidak ada isu-isu lagi, beda dengan waktu Pemilu kemarin banyak sekali aduan masyarakat sipil dan lain sebagainya. Ini di Pilkada tidak ada,” jelasnya.
Lebih lanjut, Habiburokhman juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus memberikan masukan dan aspirasinya kepada DPR RI khususnya mengenai dinamika Pilkada 2024.
“Kami terus membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan masukan kepada kami terkait dengan pilkada, dalam hal ini karena rekapitulasi masih terus berjalan berjenjang. Namun dengan teknologi yang ada saat ini, kami berharap segala bentuk kecurangan itu akan bisa diminimalisir,” tandasnya. (Dev/I-2)
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Peristiwa nahas yang terjadi pada Minggu (22/2) malam sekitar pukul 22.00 WIB ini mengakibatkan para korban mengalami luka fisik serius.
Bidpropam Polda Metro Jaya turun tangan selidiki dugaan penganiayaan tiga petugas SPBU di Cipinang. Pelaku diduga oknum yang catut nama Jenderal saat paksa isi BBM subsidi.
Koalisi UMKM menandatangani petisi bersama yang mendesak DPRD DKI tidak terburu-buru mengesahkan Raperda KTR sebelum mengecek langsung kondisi lapangan.
Aksi solidaritas ini menjadi gambaran bahwa masyarakat dan aparat memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga ketertiban dan menciptakan kedamaian.
Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kepedulian terhadap para korban demo yang berujung ricuh, dengan menyiapkan berbagai bantuan yang dibutuhkan korban dari aparat dan sipil
Presiden merujuk pada dokumen HAM internasional yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved