Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman mengeluarkan seruan penting kepada seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) agar menjalankan prinsip netralitas dalam pengawasan dan pengawalan proses perhitungan suara di berbagai daerah rawan konflik terutama pada Pilkada Aceh 2024 yang masih berlangsung sampai hari ini.
“Kami menghimbau kepada aparat penegak hukum untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam proses apapun yang dapat mencederai demokrasi dan merusak hasil Pilkada. Kita semua harus memastikan bahwa suara rakyat Aceh dihitung secara jujur dan transparan,” ujar Habiburokhman di Gedung DPR RI pada Jumat (29/11).
Politisi Partai Gerindra ini juga menekankan pentingnya peran Komisi Independen Pemilihan (KIP), pihak kepolisian dan unsur lainnya dalam memastikan proses perhitungan suara berlangsung dengan baik dan tanpa intervensi dari pihak manapun.
Selain itu, Habiburokhman mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi kinerja kepolisian yang telah berhasil mengamankan perhelatan pilkada serentak 2024 menjadi lebih kondusif jika dibandingkan dengan pemilu 2024 silam.
“Kalau mau dikasih nilai 1 sampai dengan 10, saya bilangnya mau memberikan nilai 9 kepada Kapolri karena tidak ada isu-isu lagi, beda dengan waktu Pemilu kemarin banyak sekali aduan masyarakat sipil dan lain sebagainya. Ini di Pilkada tidak ada,” jelasnya.
Lebih lanjut, Habiburokhman juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus memberikan masukan dan aspirasinya kepada DPR RI khususnya mengenai dinamika Pilkada 2024.
“Kami terus membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan masukan kepada kami terkait dengan pilkada, dalam hal ini karena rekapitulasi masih terus berjalan berjenjang. Namun dengan teknologi yang ada saat ini, kami berharap segala bentuk kecurangan itu akan bisa diminimalisir,” tandasnya. (Dev/I-2)
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi pembinaan di tubuh TNI agar membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati.
Pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta buruknya pelayanan kepolisian kepada masyarakat merupakan fakta yang dirasakan publik.
Dengan masih adanya praktik penyiksaan dalam proses-proses penyelidikan maupun penyidikan, maka itu tidak akan memecahkan suatu perkara
Mustafa pun berharap bahwa kasus yang sudah dilaporkan ke Markas Besar (Mabes) Polri itu ini terus ditindaklanjuti hingga menemukan siapa dalang di balik teror tersebut.
Peraturan KPU memperumit lembaga pemantau untuk bisa melaporkan gugatan perkara
Amelia menyarankan agar pemerintah juga mengevaluasi kebijakan internal TNI terkait penugasan pasukan elite sebagai ajudan para pejabat.
Cucun menekankan agar penyelenggara Pemilu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved