Senin 21 Desember 2020, 02:35 WIB

Penggalangan Dana Dipertanyakan

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Penggalangan Dana Dipertanyakan

ANTARA FOTO/Reno Esnir
Petugas mengecek kelengkapan berkas gugatan pilkada serentak 2020 yang diajukan pemohon di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta.

 

DIREKTUR Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana mempertanyakan penggalangan dana yang dilakukan pasangan calon peserta Pilkada 2020 untuk bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sejumlah paslon yang kalah dan hendak menggugat hasil pilkada ke MK diketahui mengumpulkan donasi dari masyarakat. Salah satunya adalah Denny Indrayana-Difriadi Darjat di Pilgub Kalimantan Selatan. Ada pula Stefanus Bria Seran-Wendelinus Taolin di Pilkada Kabupaten Malaka, NTT.

Meskipun fenomena tersebut dianggapnya sah-sah saja, Adit menyatakan penyelesaian perselisihan hasil pilkada sepenuhnya menjadi tanggung jawab paslon dan tim suksesnya.

“Skenario penggalangan da na itu seharusnya sudah dilakukan jauh-jauh hari, sebelum atau selama masa kampanye. Logikanya kan tentu semua kebutuhan paslon itu dari awal sampai akhir, sampai pengawalan suara di MK,” ujarnya, kemarin.

Adit mengatakan agak aneh bila paslon masih melakukan penggalangan donasi meski hanya menyasar para simpatisan dan pendukung setia. Hal itu menunjukkan mereka tidak menyiapkan pencalonannya secara detail.

Adit menekankan bahwa sengketa di MK adalah soal pembuktian. Sehingga, penggalangan donasi dinilai kurang menyentuh inti persoalan. Ia pun menduga bahwa dana yang dikumpulkan akan digunakan untuk membayar pengacara paslon. “Jadi pendukungnya disuruh bayar pengacara itu, padahal menurut saya sepenuhnya tanggung jawab peserta.’’

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Khoirunnisa Agustyanti, tidak ada regulasi yang secara khusus mengatur penggalangan donasi seperti itu. Namun, tegasnya, penggunaan dananya tetap harus dilaporkan ke partai politik.

Ia berpendapat perlu ada regulasi yang jelas mengenai dana untuk mengajukan gugatan ke MK.

“Untuk ke depan sebaiknya yang diatur bukan hanya dana kampanye, melainkan dana pemilu sehingga tidak terbatas pada dana-dana yang digunakan pada masa kampanye saja.’’ (Tri/X-8)

Baca Juga

MI/Adam Dwi

Pengacara Ferdy Sambo Bantah Beri Amplop Tebal ke LPSK

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 12:54 WIB
"Sama sekali tidak ada peristiwa itu yang terjadi sebagaimana...
ANTARA FOTO/Bayu Pratama

IKN Diusulkan Masuk dalam PPHN

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 12:47 WIB
MPR RI mengusulkan IKN dimasukkan dalam PPHN sehingga pembangunan IKN bisa dilanjutkan. Sehingga siapapun presiden RI nantinya,...
MI/Susanto

Ini Kesaksian yang Menguatkan Kasus Pelecehan Putri Candrawathi Layak Disetop

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 12:38 WIB
"Semua saksi kejadian menyatakan almarhum Brigadir J tidak berada di dalam rumah, tapi di taman pekarangan depan rumah. Almarhum J...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya