Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
DIREKTUR Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana mempertanyakan penggalangan dana yang dilakukan pasangan calon peserta Pilkada 2020 untuk bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah paslon yang kalah dan hendak menggugat hasil pilkada ke MK diketahui mengumpulkan donasi dari masyarakat. Salah satunya adalah Denny Indrayana-Difriadi Darjat di Pilgub Kalimantan Selatan. Ada pula Stefanus Bria Seran-Wendelinus Taolin di Pilkada Kabupaten Malaka, NTT.
Meskipun fenomena tersebut dianggapnya sah-sah saja, Adit menyatakan penyelesaian perselisihan hasil pilkada sepenuhnya menjadi tanggung jawab paslon dan tim suksesnya.
“Skenario penggalangan da na itu seharusnya sudah dilakukan jauh-jauh hari, sebelum atau selama masa kampanye. Logikanya kan tentu semua kebutuhan paslon itu dari awal sampai akhir, sampai pengawalan suara di MK,” ujarnya, kemarin.
Adit mengatakan agak aneh bila paslon masih melakukan penggalangan donasi meski hanya menyasar para simpatisan dan pendukung setia. Hal itu menunjukkan mereka tidak menyiapkan pencalonannya secara detail.
Adit menekankan bahwa sengketa di MK adalah soal pembuktian. Sehingga, penggalangan donasi dinilai kurang menyentuh inti persoalan. Ia pun menduga bahwa dana yang dikumpulkan akan digunakan untuk membayar pengacara paslon. “Jadi pendukungnya disuruh bayar pengacara itu, padahal menurut saya sepenuhnya tanggung jawab peserta.’’
Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Khoirunnisa Agustyanti, tidak ada regulasi yang secara khusus mengatur penggalangan donasi seperti itu. Namun, tegasnya, penggunaan dananya tetap harus dilaporkan ke partai politik.
Ia berpendapat perlu ada regulasi yang jelas mengenai dana untuk mengajukan gugatan ke MK.
“Untuk ke depan sebaiknya yang diatur bukan hanya dana kampanye, melainkan dana pemilu sehingga tidak terbatas pada dana-dana yang digunakan pada masa kampanye saja.’’ (Tri/X-8)
Keberadaan suatu wilayah tidak dimungkinkan dikelola dua pemerintah daerah dan akan menjadi masalah baru seperti pengelolaan kewilayahan,
Pemerintah Provinsi Aceh akan mengajukan surat keberatan resmi kepada Mendagri Tito Karnavian.
Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan polemik ini secara damai dan berkeadilan.
Diterima atau tidaknya sebuah sengketa hasil PSU Pilkada 2024 harusnya ditentukan oleh MK sendiri.
Dugaan praktik politik uang dan ketidaknetralan penyelenggara yang kembali terlihat dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada.
Rifqi mengatakan pihaknya saat ini menghormati bergulirnya proses di MK. Termasuk adanya ketetapan gugatan yang dismissal.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
Permohonan ini diajukan terhadap Keputusan Termohon tertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB sehingga permohonan ini telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan
"Memang tidak mudah melacaknya (kewarganegaraan Orient) terlebih yang bersangkutan (Orient) telah memiliki KTP resmi."
PENYELENGGARAAN pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 telah terwujud.
KOMISIONER KPU Evi Novida Ginting mengatakan akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Nias Selatan
Pengadu mendalilkan teradu tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dengan menerbitkan surat tentang penjelasan Pasal 102 dan menerima pendaftaran salah satu paslon bupati
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved