Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
SEBANYAK 32 serikat buruh seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN dan Gerakan Kesejahteraan Nasional akan menggelar demonstrasi serentak di 24 provinsi.
Di wilayah Jabotabek, demonstrasi akan dipusatkan di Istana dan MK. Titik kumpul para buruh di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Serikat buruh rencananya akan menggelar aksi ke gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Merdeka terkait UU Cipta Kerja.
Menanggapi hal itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono meminta aksi unjuk rasa dilakukan secara tertib dan damai. Dia mengimbau para demonstran untuk mewaspadai adanya provokasi dan hasutan yang bisa membuat demo menjadi anarkis.
“Polri mengimbau kepada seluruh masyarakat baik di Jakarya ataupun di daerah yang ingin menyampaikan aspirasi untuk tetap tertib, damai dan mematuhi aturan hukum yang berlaku," kata Argo, Senin (2/11).
Tak hanya itu, Argo meminta aksi para buruh yang hendak mengawal sidang uji materi UU Cipta Kerja bisa memantau di media elektronik atau media sosial. Artinya, tidak perlu turun ke jalan dengan membawa massa dalam jumlah besar.
“Cukup perwakilan saja tidak usah membawa massa dalam jumlah besar. Hal ini karena pandemi covid-19 masih berlangsung,” tutur jenderal bintang dua ini.
Baca juga: U Cipta Kerja Buka Ruang Konsolidasi Data Tunggal KUMKM
Argo mengatakan Polri sudah siap mengamankan aksi hari ini.
“Kami siap mengamankan aksi para buruh dan ormas Islam," ujarnya.
Selain serikat buruh, sebanyak tiga organisasi masyarakat (ormas) Islam yakni GNPF Ulama, Front Pembela Islam (FPI), dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 juga akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedubes Prancis.
Hal itu terkait pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait penerbitan kartun Nabi Muhammad SAW dengan dalih kebebasan berekspresi.(OL-5)
SEKITAR 18.000 orang turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7).
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved