Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KONFEDERASI Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) mendaftarkan permohonan uji formil dan materil ke Mahkamah Konsitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Sekretaris Jenderal KSBSI Dedi Hardianto mengatakan keberatan pihaknya terletak pada metode pembuatan UU tersebut.
"Soal metode pembuatan undang-undang, bahwa UU Ciptaker tidak dikenal penggabungan. Ini juga yang secara formil kita permasalahkan soal keterlibatan serikat pekerja dalam awal pembuatan UU," kata Dedi dalam keterangannya, Jumat (6/11).
KSBI mengajukan uji formil dan materil Bagian Kedua dan Bagian Kelima BAB IV UU Ciptaker terhadap UUD 1945. Pada Bagian Kedua, KSBI menilai ada 21 pasal yang bermasalah. Sedangkan pada Bagian Kelima, lanjut Dedi, pihaknya menguji 4 pasal.
Sementara itu, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menjelaskan sebelum mendaftarkan uji materil ke MK, pihaknya telah menerima empat draf yang berbeda mengenai UU tersebut.
"Yang kami pelajari terakhir 812 halaman, tiba-tiba ada draf yang sudah ditandatangani (Presiden) 1.183 halaman. Para tim membaca itu kembali hati-hati, kita temukanlah ada 21 pasal yang bermasalah di UU ini, dan ada 4 pasal dari UU Migran (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)," terang Elly.
Elly menilai bahwa UU Ciptaker telah merampas hak-hak dasar pekerja maupun serikat buruh secara sewenang-wenang. Hal utama yang menjadi keberatan pihaknya antara lain soal kontrak kerja, pesangon, serta tenaga kerja asing yang menurutnya berpotensi mengambilalih pekerjaan anak bangsa.
"Ini bukti perjuangan kita kepada buruh. KSBSI melakukan apapun untuk buruh," pungkasnya. (J-2)
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Memperpanjang masa jabatan kepala daerah adalah langkah paling realistis agar transisi ke sistem pemilu terpisah berjalan tanpa gejolak.
KOORDINATOR Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menanggapi pernyataan Hakim MK soal sekolah gratis.
MK membuat ketentuan hukum baru dengan mendetailkan bahwa pelaksanaan Pemilu lokal harus dilaksanakan antara dua atau dua setengah tahun setelah pemilu nasional.
UU TNI tidak memenuhi syarat untuk dibentuk melalui mekanisme carry over dan lemah secara kepastian hukum.
Presiden diwakili Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Supratman membantah dalil para Pemohon yang menyebutkan pembentukan UU TNI Perubahan tidak memenuhi asas keterbukaan.
Beberapa unsur kelompok masyarakat yang terlibat pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79 adalah kalangan buruh. Mereka turut mengikuti defile bersama,
Kepastian berusaha dan iklim yang kondusif menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih negara tujuan penanaman modal.
Komite itu memberikan posisi penting bagi pekerja agar bisa memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Pemerintah bisa mengatur platform ekonomi digital sehingga menjadikan 6 juta pengemudi online di Indonesia menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat.
Beberapa pasal di dalam PP 28/2024 memang wajar perlu disempurnakan, bahkan jika memungkinkan dibatalkan.
Namun sebaliknya, ada beberapa kejadian yang justru berkebalikan dengan semangat membela nasib buruh seperti penahanan ijazah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved