Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
Koalisi Masyarakat Demokrasi Indonesia mendukung KPU yang telah melaksanakan salah satu konstruksi konstitusional terkait anggota DPD
Lucius menyebut bahwa Koalisi Masyarakat Demokrasi lndonesia mengutuk langkah-langkah yang mencoba mendelegitimasi proses penyelenggaraan pemilu.
Mereka memenuhi undangan dari polisi untuk dimintai keterangan terkait laporan Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).
Status Ahmad Dhani sebagai caleg DPR bisa jadi tidak memenuhi syarat seandainya keputusan hukumnya sebagai terpidana sudah inkrah.
Para caleg dituntut jujur dengan ungkap rekam jejaknya.
Banyak hal yang masih harus diselesaikan KPU terkait persiapan pelaksanaan pemilu di seluruh Indonesia.
KPU tidak memiliki kapasitas menentukan batasan uang transpor karena setiap daerah memiliki harga berbeda, karena itu acuan yang digunaka adalah Peraturan Menteri Keuangan, lalu di tingkat provinsi mengacu pada keputusan gubernur, dan tingkat kabupaten/kota mengikuti keputusan bupati/wali kota
Pengumuman harus dilakukan minimal 1 kali sebelum masa pemungutan suara.
Tiga nama yang lama, sebelumnya masuk dalam 10 besar kemudian dihilangkan dan diganti tiga nama baru yang sebelumnya tidak lolos.
Kotak suara yang terbuat dari aliminium ini merupakan inventaris yang pengadaannya dilakukan untuk keperluan Pemilu 2004 lalu.
Para petugas Relawan Demokrasi akan bekerja selama lebih kurang selama tiga bulan terhitung sekarang hingga April 2019.
Pencetakan surat suara oleh KPU dinilai tidak sah. Sebab perkara hukum kliennya belum tuntas namun penyelenggara pemilu sudah mencetak logistik pemilihan umum.
KPU akan melakukan kajian lebih lanjut terkait putusan PTUN yang meminta nama OSO dimasukkan dalam DCT DPD
Sikap KPU ini, kata Evi, harus adil bagi semua calon DPD. Menurutnya, nama yang telah tercantum dalam DCT telah memenuhi syarat dengan mundur dari jabatan di partai politik, sehingga OSO juga harus menempuh jalan yang serupa.
Diketahui hari ini merupakan batas akhir OSO untuk mundur jika ingin masuk dalam daftar calon tetap (DCT) DPD RI 2019.
DKPP hanya memeriksa jika ada aduan dan terkait dengan pelanggaran etik
Produksi dilakukan di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Jakarta.
Ketua KPUD Bangka Selatan, Amri R, mengatakan, saat ini rekrutmen memasuki tahap pendaftaran. Minat masyarakat menjadi relawan demokrasi menurutnya masih terbilang minim, kendati menerima gaji.
Bawaslu menegaskan yang terpenting saat ini bukan soal sanksi bagi KPU karena tidak menjalankan amar putusan Bawaslu tetapi dasar hukum bagi para calon anggota DPD karena surat suara sudah mau dicetak
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved