Rabu 30 Januari 2019, 14:31 WIB

Laporkan KPU ke Polisi, Pengamat: Pihak OSO Bajak Proses Pemilu

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Laporkan KPU ke Polisi, Pengamat: Pihak OSO Bajak Proses Pemilu

MI/INSI NANTIKA JELITA

 

SELURUH anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilaporkan ke Polda Metro karena diduga telah melakukan tindak pidana lantaran tidak menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pencalegan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) yang tidak masuk dalam DCT DPD.

Menanggapi hal tersebut, Koalisi Masyarakat Demokrasi lndonesia merespons dengan keras dengan menyatakan sikap 'Menolak Kriminalisasi Anggota KPU'. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) Lucius Karus mengatakan apa yang dilakukan pihak OSO telah membajak proses pemilu.

"Upaya itu merupakan tindakan yang mencoba membajak proses penyelenggaraan Pemilu. Bagaimana mungkin penyelenggara yang menaati putusan MK dapat dipidanakan. Kepolisian harusnya responsif terhadap kondisi penyelenggaraan Pemilu dan tidak mengutamakan laporan-laporan yang berpotensi membajak penyelenggaraan Pemilu," ungkapnya di Media Center KPU, Menteng, Jakarta, Rabu (30/1).

Lebih lanjut, Lucius menyebut Koalisi Masyarakat Demokrasi lndonesia mengutuk langkah-langkah yang mencoba mendelegitimasi proses penyelenggaraan pemilu dan tindakan pemanggilan penyelenggara Pemilu. Hal ini berkaitan dengan kasus-kasus pelaporan pidana yang merupakan bentuk pemaksaan kehendak individu atas kepentingan umum dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pihaknya pun meminta polri mendukung langkah KPU dalam menjaga konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu 2019.

Baca juga: Ketua KPU Diperiksa Polisi Gara-gara Laporan OSO

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Lingkar Mardani Ray Rangkuti menyebut KPU telah menjadi korban dari kebijakan yang berbeda-beda, yaitu antara putusan MK dengan MA, PTUN dan Bawaslu terkait pencalegan OSO.

"KPU korban dari kebijakan yang berbeda-beda. KPU seperti mengalami dilema dari putusan hukum yang saling bertabrakan satu sama lain. Uniknya KPU justru yang harus menanggung akibatnya. Sebetulnya bukan karena KPU yang salah, tapi ini efek akibat aturan yang saling bertolak belakang satu sama lain," tegasnya.

Ray berharap KPU bisa menjelaskan posisi yang melaksanakan aturan konstitusi bukan membuat aturan. Ray kemudian menawarkan solusi atas polemik OSO yang tak kunjung selesai.

"Solusi yang paling tepat terhadap masalah ini adalah tiga institusi pembuat aturan ini harus bertemu, bagaimana menyelamatkan kasus ini. Baik Bawaslu, mungkin MA, dan MK. Karena akibat putusan mereka, KPU jadi korban, sejatinya mereka yang harus menanggung akibat dari putusan ini, bukan KPU," jelasnya.

Senada, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menjelaskan kehadiran para pengamat yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Demokrasi lndonesia untuk mendukung KPU terkait pelaporan ke Polda Metro oleh kuasa hukum OSO.

Bivitri menekankan KPU sedang melaksanakan konstruksi konstitusional bahwa DPD hanya bisa diisi oleh anggota yang bukan pengurus partai politik.

"KPU telah berpegang ke konstitusi malah dilaporkan ke pidana, pidana kan tempatnya kriminal, apakah KPU menurut kita (melakukan tindakan) kriminal?" tuturnya.

"Menurut saya jelas bukan, karena mengikuti konstitusi kok. Saya sebagai anggota pengajar dan asosiasi hukum tata negara merasa ini harus diluruskan dong. Kita bicara konstitusi yang bener kok malah dipidana. Ini bukan persoalan administratif tapi persoalan konstitusional dan kpu sudah melaksanakannya," terangnya.(OL-5)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Kejagung Perjuangkan Kapal Heru Hidayat Dirampas

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 20 Januari 2022, 10:55 WIB
KEJAKSAAN Agung tetap memperjuangkan agar hakim merampas kapal yang disita dari Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat,...
ANTARA/Didik Suhartono

PN Surabaya Benarkan Ada OTT KPK

👤Basuki Eka Purnama 🕔Kamis 20 Januari 2022, 10:42 WIB
"Bahwa pagi tadi sekitar pukul 05.00-05.30 WIB, KPK datang ke Kantor PN Surabaya dan di dalam mobilnya dilihat ada Saudara Itong...
dok.dpd.go.id

Abaikan Putusan BK, Anggota DPD AWK Asal Bali Dilaporkan Lagi

👤Arnold Nd 🕔Kamis 20 Januari 2022, 10:40 WIB
KEPUTUSAN BK-DPD RI yang menjatuhkan sanksi kepada anggota DPD RI Dapil Bali Arya Wedakarna nampaknya belum dilakukan yang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya