Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menaruh harapan besar kepada petugas Relawan Demokrasi bisa memaksimalkan sosialisasi Pemilu 2019 ke semua kalangan masyarakat. Tujuannya agar target partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 sebesar 77,5% bisa tercapai.
"Kami sudah menyelesaikan proses rekrutmen Relawan Demokrasi. Jumlahnya sebanyak 55 orang, sama seperti di kota dan kabupaten lain di Indonesia. Mereka sangat diharapkan bisa membantu menyosialisasikan Pemilu 2019 kepada masyarakat untuk mengejar target partisipasi pemilih sebesar 77,5%," kata Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Hilman Wahyudi, Kamis (24/1).
Para petugas Relawan Demokrasi akan bekerja selama lebih kurang selama tiga bulan terhitung sekarang hingga April 2019. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dengan seleksi yang relatif sederhana.
"Mereka hanya mengikuti tahapan wawancara saja," ungkapnya.
Untuk mengefektifkan kinerja Relawan Demokrasi, kata Hilman, masing-masing dari mereka dari awal harus memiliki basis-basis komunitas pemilih yang dijadikan bidikan sosialisasi. Terdapat sedikitnya 10 basis komunitas masyarakat yang nanti jadi fokus sosialisasi dari para Relawan Demokrasi.
"Misalnya basis komunitas pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih disabilitas, serta pemilih keluarga," terangnya.
Baca juga: Di Basel Minat Masyarakat Melamar Relawan Demokrasi Minim
Jumlah petugas Relawan Demokrasi di satu basis bervariasi. Di satu basis diisi 4 orang Relawan Demokrasi, bahkan lebih.
"Paling banyak itu Relawan Demokrasi di basis pemilih keluarga. Jumlahnya ada 16 orang," ucapnya.
KPU sudah membekali setiap Relawan Demokrasi dengan berbagai materi sosialisasi. Setiap satu bulan sekali KPU melakukan evaluasi dan membuat perencanaan sebagai tindak lanjut.
"Intinya sih tak jauh berbeda dengan Agen Sosialisasi yang dibentuk saat Pilkada 2018," ungkap Hilman.
KPU optimistis dibentuknya Relawan Demokrasi akan mampu mendongrak tingkat partisipasi pemilih. Pada Pilkada 2018, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Cianjur di kisaran 57%.
"Meskipun partisipasi pemilih pada Pilkada 2018 di bawah 60%, tapi ada peningkatan dari Pilkada 2015. Kami optimistis, pada Pemilu 2019 yang levelnya nasional, tingkat partisipasi masyarakat akan meningkat. Harapannya bisa mencapai target nasional sebesar 77,5%. Kalaupun tidak, kami targetkan minimal 70%," pungkasnya. (OL-3)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved