Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
DPP Partai NasDem kembali membuka sekolah legislatif untuk anggota terpilih DPRD dari Partai NasDem yang berlangsung di Kampus Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Pancoran Timur, Jakarta Selatan.
Sekolah legislatif Partai NasDem gelombang ke 4 ini diikuti oleh 402 dari 1808 anggota DPRD kabupaten atau kota Partai NasDem. Rangkaian sekolah legislatif NasDem gelombang ke 4 akan berlangsung hingga 12 Oktober.
Pembukaan sekolah legislatif dilakukan oleh Gubernur ABN IGK Manila. Hadir pula Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Saur Hutabarat dan Ketua DPP yang juga kepala sekolah legislatif Partai NasDen Nining Indrasaleh.
"Diharapkan bisa menghasilkan legislator yang memahami tugasnya dan bisa membuat kebijakan publik yang bermanfaat bagi rakyat," tutur IGK Manila di Gedung ABN NasDem, Pancoran, Jakarta, Senin (7/10).
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%. Dalam kesempatan yang sama Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Saur Hutabarat menyampaikan cita-cita hadirnya partai NasDem kepada para peserta sekolah legislatif.
"Cita-cita ketua umum partai ini harus jadi partai yany tidak hanya nasionalis tapi juga harus merakyat mewakili semua suku bangsa," tuturnya.
Nining Indrasaleh menuturkan, pada Juli 2019, Partai NasDem telah menggelar sekolah legislatif gelombang pertama untuk anggota terpilih DPR RI.
"Jadwal sekolah legislatif ini sudah ditetapkan lama oleh DPP NasDem," ujar Kepala Sekolah Legislatif Partai NasDem Nining Indra Saleh.
Nining menjelaskan sekolah legislatif tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota nantinya diikuti seluruh wakil rakyat terpilih dari Partai NasDem. Totalnya untuk tingkat DPRD mencapai 1.808 orang.
"Kami sudah menyiapkan enam gelombang untuk mengakomodasi seluruh anggota dewan terpilih dari NasDem," paparnya.
Pada Pemilu 2019, Partai NasDem meraih 12.661.792 suara (9,0556%). Adapun pada Pemilu 2014 NasDem memperoleh 8.402.812 suara (6,724%). Perincian perolehan kursi tersebut ialah DPR RI 59 kursi, DPRD provinsi 186 kursi, dan DPRD kabupaten/kota 1.622 kursi sehingga total Partai NasDem meraih 1.867 kursi.
Peningkatan perolehan suara tersebut semakin mempertegas bahwa partai tanpa mahar ini semakin mendapat kepercayaan masyarakat. Bahkan NasDem yang selalu mengedepankan jargon Partai Restorasi untuk Perubahan Indonesia ini sekarang menjadi partai papan atas atau mencapai peringkat lima besar.
"Dengan capaian itu, NasDem sudah mempersiapkan seluruh kadernya yang duduk di parlemen untuk tahu betul apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan," tegas Nining. (OL-8)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Hal yang sering sekali terlihat kurang dalam pemanfaatan cagar budaya disebabkan oleh titik berat dan bobotnya lebih berat kepada komersialisasi pariwisata.
Provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia masih mendominasi angka pernikahan dini tertinggi secara nasional, meski secara umum prevalensi pernikahan anak di Indonesia terus menurun.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved