Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
DPP Partai NasDem kembali membuka sekolah legislatif untuk anggota terpilih DPRD dari Partai NasDem yang berlangsung di Kampus Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Pancoran Timur, Jakarta Selatan.
Sekolah legislatif Partai NasDem gelombang ke 4 ini diikuti oleh 402 dari 1808 anggota DPRD kabupaten atau kota Partai NasDem. Rangkaian sekolah legislatif NasDem gelombang ke 4 akan berlangsung hingga 12 Oktober.
Pembukaan sekolah legislatif dilakukan oleh Gubernur ABN IGK Manila. Hadir pula Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Saur Hutabarat dan Ketua DPP yang juga kepala sekolah legislatif Partai NasDen Nining Indrasaleh.
"Diharapkan bisa menghasilkan legislator yang memahami tugasnya dan bisa membuat kebijakan publik yang bermanfaat bagi rakyat," tutur IGK Manila di Gedung ABN NasDem, Pancoran, Jakarta, Senin (7/10).
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%. Dalam kesempatan yang sama Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Saur Hutabarat menyampaikan cita-cita hadirnya partai NasDem kepada para peserta sekolah legislatif.
"Cita-cita ketua umum partai ini harus jadi partai yany tidak hanya nasionalis tapi juga harus merakyat mewakili semua suku bangsa," tuturnya.
Nining Indrasaleh menuturkan, pada Juli 2019, Partai NasDem telah menggelar sekolah legislatif gelombang pertama untuk anggota terpilih DPR RI.
"Jadwal sekolah legislatif ini sudah ditetapkan lama oleh DPP NasDem," ujar Kepala Sekolah Legislatif Partai NasDem Nining Indra Saleh.
Nining menjelaskan sekolah legislatif tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota nantinya diikuti seluruh wakil rakyat terpilih dari Partai NasDem. Totalnya untuk tingkat DPRD mencapai 1.808 orang.
"Kami sudah menyiapkan enam gelombang untuk mengakomodasi seluruh anggota dewan terpilih dari NasDem," paparnya.
Pada Pemilu 2019, Partai NasDem meraih 12.661.792 suara (9,0556%). Adapun pada Pemilu 2014 NasDem memperoleh 8.402.812 suara (6,724%). Perincian perolehan kursi tersebut ialah DPR RI 59 kursi, DPRD provinsi 186 kursi, dan DPRD kabupaten/kota 1.622 kursi sehingga total Partai NasDem meraih 1.867 kursi.
Peningkatan perolehan suara tersebut semakin mempertegas bahwa partai tanpa mahar ini semakin mendapat kepercayaan masyarakat. Bahkan NasDem yang selalu mengedepankan jargon Partai Restorasi untuk Perubahan Indonesia ini sekarang menjadi partai papan atas atau mencapai peringkat lima besar.
"Dengan capaian itu, NasDem sudah mempersiapkan seluruh kadernya yang duduk di parlemen untuk tahu betul apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan," tegas Nining. (OL-8)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
Masyarakat mengharapkan KPK menindak kasus korupsi kakap yang berdampak besar bagi negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved