Dingin Davos, Hangat Harapan: Prabowo-nomics dan Pembangunan Manusia

DI Davos, musim dingin seperti mengajari dunia untuk berhenti sejenak. Ia menurunkan tempo, meredam kebisingan, dan memaksa manusia kembali ke hal-hal yang paling mendasar. Di tengah hamparan salju itu, para pemimpin dan pelaku pasar global berkumpul tidak hanya untuk merayakan peluang, tetapi juga demi mengelola kecemasan bersama: perang yang belum padam, perdagangan yang kian penuh pagar, dan kepercayaan antarnegara yang semakin tipis—seakan dunia bergerak dari satu ketidakpastian ke ketidakpastian berikutnya.

 

PEMBANGUNAN INDONESIA

Baca juga : Prabowonomics di Davos 2026: Strategi Atasi Kemiskinan dan Krisis Global

Dalam atmosfer semacam itu, pidato Presiden Prabowo di World Economic Forum Davos 2026 hadir sebagai satu upaya menyusun ulang narasi pembangunan Indonesia: bukan sekadar daftar pencapaian, melainkan pernyataan arah. Ia membuka dengan sesuatu yang sederhana tapi bernilai mahal dalam ekonomi modern: perdamaian dan stabilitas. “There will be no prosperity without peace,” katanya.

Di telinga manusia biasa, kalimat itu terdengar seperti pesan moral. Namun, di telinga investor, itu adalah rumus risiko: tanpa stabilitas, modal menjadi penakut; tanpa stabilitas, investasi cenderung menunggu; tanpa stabilitas, masa depan selalu terasa lebih mahal daripada hari ini.

Akan tetapi, pesan Presiden Prabowo tidak berhenti pada stabilitas sebagai janji keamanan. Ia menjadikannya dasar untuk cerita yang lebih panjang: stabilitas harus memampukan pertumbuhan, dan pertumbuhan harus kembali kepada pemerataan. Di sini, ada gema pemikiran klasik pembangunan Indonesia.

Baca juga : Prabowo Tiba di Swiss, Siap Sampaikan Pencapaian Indonesia di WEF Davos 2026

Prof Soemitro Djojohadikusumo pernah menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya mengejar angka, karena pembangunan adalah keseimbangan—antara pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas. Sejarah tentu tidak bisa dipinjam mentah-mentah. Namun, sejarah sering kali memberi kompas. Ia tidak memaksa kita mengulang jalan yang sama, tetapi mengingatkan kita ke arah mana seharusnya melangkah.

Prabowo-nomics—jika kita membacanya sebagai kerangka—tampaknya bukan upaya menyalin masa lalu, melainkan menerjemahkan spirit keseimbangan itu ke dalam kebutuhan zaman baru. Kata kuncinya bukan lagi sekadar ‘membangun lebih banyak’, tetapi membangun dengan lebih tepat: industrialisasi sebagai mesin, reformasi struktural sebagai jalur, penguatan institusi sebagai fondasi, dan pembangunan manusia sebagai investasi produktivitas.

Dan, di balik semua itu, ada satu konsep yang sering tampak dingin tapi sesungguhnya paling menentukan—konsep yang justru menjadi jantung dari pertumbuhan berkualitas: efisiensi ekonomi. Di pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan angka-angka makro yang familier: pertumbuhan yang tetap berjalan, inflasi yang relatif rendah, defisit fiskal yang terjaga.

Kita dapat membaca angka-angka itu dengan netral: ia adalah hasil disiplin kebijakan yang selama ini dijaga institusi negara dari berbagai era. Namun, apa yang menarik bukan sekadar angka itu, melainkan nada yang ingin ditegaskan: pemerintahan baru ingin menjaga reputasi stabilitas Indonesia sebagai aset strategis. Karena, dalam ekonomi modern, ada modal yang paling mahal dan paling sulit dibangun: kredibilitas.

Presiden Prabowo menegaskan Indonesia tidak pernah default; kewajiban utang dihormati lintas rezim; pemerintahan penerus membayar komitmen pemerintahan sebelumnya. Kredibilitas semacam ini bukan hanya catatan sejarah. Ia adalah pesan pada pasar bahwa Indonesia memelihara kontrak sosial antargenerasi. Dan, kontrak seperti itu—ketika dipercaya—akan menurunkan premi risiko, menurunkan biaya modal, dan memperpanjang keyakinan investor bahwa keputusan jangka panjang masih masuk akal.

Namun, pidato itu kemudian bergerak ke inti yang lebih berani: industrialisasi dan alokasi kapital. Presiden Prabowo menyebut bahwa pertumbuhan membutuhkan statecraft and capital, dan terutama kemampuan mengalokasikan dan merealokasikan modal secara efisien. Di sini Danantara muncul sebagai simbol dan instrumen, diposisikan sebagai sovereign wealth fund yang membuat Indonesia bukan sekadar tujuan investasi, melainkan mitra investasi—co-investor.

Sebagian orang mungkin akan membaca ini sebagai ambisi. Akan tetapi, jika dibaca sebagai ekonomi politik, arah ini punya nalar yang kuat. Negara berkembang sering kali terjebak dalam cerita yang sama: investasi masuk, tetapi tidak mengubah struktur ekonomi; komoditas naik, lalu turun; konsumsi membesar, tetapi produktivitas stagnan; pabrik berdiri, tetapi rantai nilai tetap dangkal. Karena itu, industrialisasi bukan sekadar program. Industrialisasi adalah upaya bangsa untuk naik kelas—mengubah kekayaan alam menjadi nilai tambah, pekerjaan formal, teknologi, dan daya saing.

Namun, sejarah juga mengajarkan bahwa kapital besar dapat menjadi berkah sekaligus godaan. Kapital besar tanpa institusi hanya akan melahirkan rente. Ia membesarkan segelintir pemain, bukan produktivitas. Maka, salah satu bagian paling penting dari pidato Presiden Prabowo ialah penekanan pada tata kelola: oversight, tanggung jawab institusional, pemilihan eksekutif terbaik, rasionalisasi BUMN, dan standar internasional. Ia seperti hendak mengatakan: dana besar harus dijaga oleh institusi yang lebih besar.

Akan tetapi, kalau kita ingin menemukan ‘jantung teknokratis’ dari pidato Davos itu, kita perlu kembali ke satu kata: efisiensi. Efisiensi dalam Prabowo-nomics seharusnya tidak dibaca hanya sebagai penghematan anggaran. Efisiensi yang paling strategis adalah efisiensi ekonomi: kemampuan sebuah ekonomi mengubah investasi menjadi output. Ini menyentuh tantangan pembangunan Indonesia yang sudah lama dibahas oleh ekonom: ICOR.

ICOR adalah ukuran seberapa besar tambahan investasi diperlukan untuk menghasilkan tambahan output. Jika ICOR tinggi, pertumbuhan menjadi mahal. Jika ICOR tinggi, investasi besar tidak otomatis menjelma pertumbuhan besar. Dan, ICOR yang tinggi sering kali bukan masalah kekurangan uang, melainkan masalah friksi sistem: logistik mahal, regulasi berbelit, koordinasi lemah, perizinan lambat, ketidakpastian hukum, kebocoran, dan korupsi yang berfungsi seperti ‘pajak bayangan’ pada proyek ekonomi. Karena itu, menurunkan ICOR bukan sekadar proyek teknis. Ia agenda besar. Ia adalah agenda institusional.

 

FONDASI

Ketika Presiden Prabowo berbicara tentang memangkas ratusan regulasi yang tak masuk akal, menghentikan program yang tidak efektif, menutup kebocoran dan mengalihkan anggaran untuk program yang lebih produktif—substansinya ialah perbaikan mesin ekonomi: mengurangi friksi, mempercepat eksekusi, meningkatkan kualitas belanja, dan membuat modal bekerja lebih produktif. Dengan kata lain, bukan hanya ‘menghemat’, tetapi ‘mengubah cara ekonomi bekerja’.

Dan, di sini, pembicaraan tentang institusi bukan sekadar pelengkap. Ia menjadi fondasi. Jika kita melihat melalui kerangka Worldwide Governance Indicators, Prabowo-nomics ingin berdiri di atas enam pilar tata kelola: rule of law, regulatory quality, government effectiveness, political stability, control of corruption, dan voice & accountability. Enam pilar itu terdengar seperti daftar formal dari laporan internasional. Padahal, sesungguhnya ia adalah rumus ekonomi: pilar-pilar itu menentukan apakah investasi menjadi produktif atau menjadi rente; menentukan apakah pertumbuhan menjadi luas atau hanya mengerucut.

Dalam pidato Davos, Presiden Prabowo mengangkat penegakan hukum terhadap praktik ilegal dan korupsi yang ia sebut sebagai greedonomics. Ia menyinggung penyitaan lahan ilegal, pencabutan konsesi, penutupan tambang ilegal, serta tekad bahwa hukum harus berdiri di atas vested interest. Secara netral, langkah seperti ini selalu memerlukan pengawasan publik: agar due process dijaga, agar akuntabilitas tidak luntur, agar ketegasan tidak menjadi ketidakpastian. Namun, arah pesan ekonominya terang: negara ingin memulihkan otoritasnya, sebab tanpa otoritas yang legitimate, pasar akan dengan mudah tergelincir menjadi arena predasi.

Di sinilah pemikiran Daron Acemoglu menjadi relevan. Dalam karyanya, Acemoglu berulang kali menegaskan bahwa kemakmuran jangka panjang ditentukan oleh institusi yang inklusif—institusi yang membuka kesempatan, mendorong kompetisi yang fair, memberi ruang inovasi, dan tidak membiarkan kekuasaan ekonomi dimonopoli segelintir orang. Dalam bahasa sederhana: sebuah negara akan kaya bukan karena ia punya sumber daya alam, tetapi lantaran ia punya institusi yang membuat produktivitas menjadi jalan, bukan jalan pintas rente.

Maka, agenda pemerataan yang dibawa Presiden Prabowo juga tidak bisa dibaca sebagai program sosial semata. Program Makan Bergizi Gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, boarding school bagi anak-anak termiskin—semua itu memang menyimpan tantangan implementasi. Tetapi, ia mengusung ide yang kuat: kebijakan sosial harus menjadi investasi produktivitas.

Di sini pemikiran Amartya Sen membantu kita membaca dengan lebih dalam. Sen mengingatkan bahwa pembangunan adalah perluasan capabilities—kemampuan manusia untuk hidup sehat, terdidik, dan produktif. Pembangunan adalah kebebasan—development as freedom. Dengan perspektif ini, program gizi dan kesehatan bukanlah sekadar belas kasih; ia adalah pembangunan modal manusia. Ia adalah upaya mengubah masa depan dengan memperluas kemungkinan hidup jutaan orang.

Dan, ketika mobilitas sosial mulai terbuka—ketika anak dari keluarga termiskin memiliki akses pada pendidikan yang layak dan kesehatan yang baik—maka pertumbuhan tidak hanya terjadi di atas kertas. Pertumbuhan menjadi pengalaman. Ia menjelma harapan.

 

KONSISTEN

Pada akhirnya, Davos hanyalah panggung. Dan, panggung selalu tampak indah dari kejauhan. Kerja sesungguhnya ialah di rumah sendiri: membuat institusi berjalan konsisten, memastikan reformasi struktural tidak berhenti di permukaan, memastikan efisiensi ekonomi benar-benar menurunkan ICOR, memastikan industrialisasi bukan sekadar proyek tetapi transformasi struktur, memastikan pemerataan menjadi nyata dalam mobilitas sosial, dan memastikan rule of law tegak bukan hanya saat kamera menyala.

Namun, pidato Presiden Prabowo di Davos 2026 meninggalkan satu pesan yang patut dicatat: Indonesia ingin menjadi negara yang tidak hanya menawarkan potensi, tetapi juga menawarkan kapasitas eksekusi. Dalam dunia yang sarat ketidakpastian, kapasitas eksekusi adalah komoditas yang langka.

Jika Prabowo-nomics berhasil, ia akan berhasil bukan karena kata-kata yang disampaikan di Swiss, melainkan lantaran keberanian menata mesin ekonomi di Nusantara—mesin yang hanya dapat berjalan jika institusi bersih, aturan main fair, dan kesempatan terbuka. Pertumbuhan yang berangkat dari stabilitas, bergerak melalui efisiensi, lalu berujung pada pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan—itulah cerita pembangunan yang tidak hanya masuk akal secara ekonomi, tetapi juga layak diperjuangkan secara moral.

Dan, ketika cerita itu benar-benar menjadi kenyataan, kita tidak sekadar menghitung angka pertumbuhan. Kita sedang menghitung martabat.