Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Bawaslu meluncurkan Pengawasan Pilkada 2020 sebagai penanda untuk memaksimalkan pengawasan pilkada.
Bawaslu siap mengawasi protokol kesehatan selama pilkada dan verifi kasi faktual.
ADEGAN video porno menyusup (Zoomboombing) dalam webinar sosialisasi Pilkada 2020 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat (Sumbar), Senin (22/6), via aplikasi Zoom.
"Sosialisasi harus sampai ke bawah, yang saya khawatirkan PKPU sosialisasinya tidak sampai kepada masyarakat, ke grassroot yang akhirnya pemenimbulkan kerugian bagi pesta demorasi."
KPU telah menetapkan aturan khusus tentang pelaksanaan Pilkada 2020, yang mencakup protokol pencegahan covid-19. Petugas dan pemilih di TPS wajib menggunakan alat pelindung diri.
"SE sejatinya bukan produk perundang-undangan, melainkan sebagai instrumen administratif yang bersifat internal."
"Suatu preseden buruk karena hingga beberapa hari menjelang dimulainya verifikasi faktual dukungan calon perseorangan peraturan KPU belum disahkan."
Tiap kali pertemuan dengan 20 orang tersebut terlalu sedikit. Akibatnya, daya jangkau kampanye menjadi sangat terbatas.
Awal Januari tahun ini Mendagri melontarkan wacana perihal pilkada tidak langsung. Kini hal yang sama dimunculkan lagi dalam sebuah diskusi virtual.
Masa pandemi Covid-19 ini, KPU dan Bawaslu harus memiliki daya inovatif dan terobosan untuk mengetahui dokumen-dokumen terekam secara sah.
Selanjutnya, Saeful pun menghubungi Riezky dan meminta untuk bertemu.
Kemendagri menambahkan 456 ribu pemilih baru dalam DP4. KPU berharap tingkat partisipasi sama dengan Pemilu 2019.
Kemendagri telah menyampaikan tambahan data pemilih pemula kepada KPU RI. Data itu melengkapi data penduduk pemilih potensial pemilu (DP4), yang totalnya menjadi 105,8 juta jiwa.
DP4 yang diserahkan merupakan data tambahan dan dapat dipergunakan KPU untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pilkada Serentak 2020.
Sebagai konsekuensi dari adanya pembatasan terhadap kampanye tatap muka, KPU melonggarakan aturan mengenai penggunaan alat peraga kampanye dalam pilkada kali ini.
KPU Karawang telah mendapatkan anggaran Rp74 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Karena pandemi korona, anggaran membengkak dan kekurangan Rp24 Miliar.
Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak mungkin melaksanakan verifikasi faktual sebelum mendapatkan kepastian mengenai Alat Pelindung Diri (APD).
Ia menyatakan tidak mempermasalahkan Pilkada Serentak 2020 selama sudah ada ketetapan dan berpegang pada protokol covid-19.
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang sebelumnya nonaktif, diminta kembali diaktifkan. Pelantikan juga bisa dilakukan secara virtual.
Dalam PKPU itu antara lain memasukkan pasal baru dari PKPU sebelumnya, yakni 8B dan 8C.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved