Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
SELAIN Wali Kota Depok, Bupati Sukabumi Marwan Hamami juga menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 (Pilkada Serentak 2020).
Ia menyatakan tidak mempermasalahkan Pilkada Serentak 2020 selama sudah ada ketetapan dan berpegang pada protokol covid-19.
"Mengingat ini sudah ada penetapannya, tentu kami akan lapor dan kolaborasi dengan Pak Gubernur dan jajaran, selaku wakil pemerintah pusat agar penyelenggaran Pilkada di Kabupaten Sukabumi berlangsung aman dari covid, lancar dan demokratis," terang Marwan (14/06).
Marwan juga telah berkoordinasi dan dengan penyelenggara Pilkada, Forkopimda, dan pihak terkait untuk kesiapan teknis Pilkada Kabupaten Sukabumi.
"Karena situasi covid-19, tantangan kita saat ini adalah disiplin melakasanakan protokol kesehatan pada tiap tahapan Pilkada. Sebetulnya, bukan hanya pada dalam tahapan Pilkada, tetapi di setiap aktivitas masyarakat, wajib patuhi protokol kesehatan. Lindungi diri dan orang lain, kuncinya disiplin," tegas Marwan.
Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 yang diterbitkan 12 Juni 2020, tahapan Pilkada Serentak 2020 akan kembali dilanjutkan dengan dengan pendaftaran Pemilih pada 15 Juni 2020. Sedangkan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Sukabumi Iyos Sumantri, menyampaikan bahwa ihwal teknis pelaksanaan Pilkada, ia selaku Tim Anggatan Pemda juga sudah mengkoordinasikan kesiapannya dengan para pihak terkait.
"Dalam UU Pilkada itu, disitukan memang mengatur ada tanggung jawab Pemda untuk mendukung Pelaksanaan Pilkada. Oleh karena itu, secara teknis kami siap melaksanakan tahapan. Dengan memperhatikan kebutuhan saat ini, yaitu dukungan Protokol Kesehatan," ungkap Iyos Sumantri.
Iyos pun optimistis Pilkada desember 2020 di Sukabumi akan berjalan aman, damai, dan demokratis dengan partisipasi dan disiplin terhadap protokol kesehatan.
Baca juga: KPU Cianjur Ajukan Tambahan Dana Hibah Pilkada Rp11 Miliar
Sebelumnya, Wali Kota Depok Idris Abdul Somad juga menyatakan kesiapan Depok untuk melaksanakan Pilkada Serentak 2020. Hal itu diungkap usai mencermati perkembangan kebijakan Pilkada Serentak 2020.
"Sejak awal kami siap untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan DPR dan lembaga penyelenggara Pemilu bulan Mei yang lalu, untuk tetap melaksanakan Pilkada Serentak pada tanggal 9 Desember 2020," terang Idris.
Idris juga mengaku telah melakukan berbagai upaya dan koordinasi dengan pihak terkait mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan TNI. Ia juga menindaklanjuti arahan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dengan menginventarisasi kebutuhan tambahan, menyiapkan dukungan teknis, serta pengamanan. Upaya itu dilakukan dengan memperhatikan protokol pencegahan covid-19.
Walikota itu juga berharap Pilkada Serentak 2020 dapat berjalan sesuai rencana. Sekaligus menjadi momentum kebangkitan daerah dalam upaya pemulihan perekonomian dan pembangunan di Kota Depok. (A-2)
Total kasus HIV/AIDS di Kota Depok lima bulan terakhir (Januari-Mei) 2025 sebanyak 171 kasus, menurun dibanding tahun lalu.
PEDAGANG beras di Kota Depok, Jawa Barat mengeluhkan isu beras oplosan yang saat ini tengah ramai beredar. Pasalnya isu tersebut berdampak signifikan terhadap aktivitas jual beli.
PENGENALAN dan pemahaman atas sejarah dan objek bersejarah serta aturannya selayaknya diketahui masyarakat Depok, terutama para pelajar dan guru sejarahnya sebagai stakeholders.
Dampaknya, akses jalan satu-satunya menuju wilayah Kelurahan Cilangkap dan sekitarnya ditutup sementara.
Lurah Sukamaju Baru Nurhadi mengatakan pihak Kelurahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memanggil kedua pihak.
Tanah longsor di Sukamaju Baru dan Harjamukti timbul karena air hujan yang meresap ke dalam tanah sehingga memicu pergerakan tanah.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved