Kampanye Pilkada Perlu Ruang Memadai

ATURAN metode kampanye dalam pilkada yang diatur dalam peraturan KPU (PKPU) diharapkan tidak terlampau membatasi, terutama terkait dengan alat peraga kampanye (APK) dan pertemuan dengan pemilih.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin mengemukakan hal itu, di Jakarta, kemarin. “Agar tetap ada ruang yang cukup bagi pasangan calon dan masyarakat untuk saling meyakinkan,” imbuhnya.

Komisi II DPR rencananya akan membahas PKPU Pilkada Serentak 2020 terkait dengan protokol kesehatan covid-19, pada hari ini. Zulfikar mengatakan dalam PKPU Pilkada menyebutkan metode kampanye melalui pertemuan hanya boleh diikuti 20 orang.

Menurut dia, tiap kali pertemuan dengan 20 orang tersebut terlalu sedikit. Akibatnya, daya jangkau kampanye menjadi sangat terbatas.

“Menurut hasil survei para konsultan politik dan berdasar pengalaman, menunjukkan bahwa kampanye dengan metode pertemuan seperti tatap muka dan terbatas, sangat efektif bagi paslon dan pemilih untuk saling berinteraksi memperdalam agenda yang ditawarkan dan aspirasi yang disampaikan,” tuturnya.

Zulfikar menyarankan agar metode kampanye dengan pertemuan itu harus tetap diberikan ruang yang memadai, baik dari sisi jumlah yang ikut, durasi, maupun frekuensi.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meyakini pilkada serentak 2020 akan melahirkan pemimpin kritis yang mampu menghadapi kondisi krisis seperti wabah covid-19. “Bukan pemimpin biasa karena kondisinya berbeda,” kata Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum yang juga Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar, dalam keterangan persnya, kemarin.

Ia menambahkan, pelaksanaan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 ini juga diharapkan mampu membangkitkan optimisme untuk bergerak bersama menghadapi kenormalan baru. Tentunya, tambah dia, dengan dilengkapi pemahaman ilmu pengetahuan dan protokol kesehatan yang ketat. (Che/Ant/P-2)