Jebakan 5% Saatnya Negara Berubah

PEREKONOMIAN Indonesia sepanjang 2025 tumbuh 5,11% (BPS, 2026). Pemerintah menyebutnya stabil, pasar menyebutnya solid, dunia internasional menyebutnya resilien. Pertanyaannya sederhana: apakah 5,11% cukup untuk membawa Indonesia menjadi negara maju pada 2045 saat republik ini genap berusia 100 tahun?

Selama dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di zona nyaman 5%. Angka ini cukup menjaga stabilitas sosial, cukup menurunkan kemiskinan secara gradual, dan cukup mengendalikan rasio utang. Tetapi 5% tidak pernah cukup untuk menciptakan lompatan peradaban ekonomi. Stabilitas tanpa transformasi pada akhirnya hanyalah stagnasi yang terselubung.

Perdebatan Salah Arah
Perdebatan publik saat ini terlalu sempit: apakah pajak perlu dinaikkan? Apakah defisit boleh melampaui 3%? Apakah subsidi harus dikurangi? IMF dalam Golden Vision 2045: Making the Most Out of Public Investment (Februari 2026) mendorong efisiensi investasi publik melalui kenaikan pajak bertahap.

Baca juga : Hati-Hati! VPN Palsu Bisa Mencuri Data dan Uang Pengguna Android

Akademisi LPEM UI dalam Indonesia Economic Outlook Q1-2026 mengingatkan risiko fiskal. Pemerintah, lewat Indonesia Economic Outlook 2026, menekankan pentingnya menjaga daya beli. Semua pandangan ini sah, tetapi masing-masing hanya melihat sebagian dari persoalan.

Mengapa parsial? Karena kita belum menjawab pertanyaan mendasar: siapa yang sebenarnya mengarahkan ekonomi Indonesia? Negara lebih sering berperan sebagai pembelanja anggaran daripada pengarah sistem. Kita membiayai proyek, tetapi belum memastikan seluruh ekosistem bergerak secara serentak.

Masalah kita bukan kekurangan uang, likuiditas perbankan justru melimpah. Dana mengendap dalam bentuk undisbursed loan mencapai sekitar Rp2.400 triliun per Desember 2025. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 13,38%, tetapi kredit malah menyusut 9,69%. Ini bukan krisis fiskal, ini krisis orkestrasi dan kepemimpinan ekonomi.

5% Batas Psikologis Bukan Batas Potensial
Pertumbuhan 5% seolah menjadi batas realistis Indonesia. Seakan-akan 7% atau 8% adalah utopia. Padahal negara-negara yang keluar dari jebakan pendapatan menengah tidak puas dengan stabilitas. Mereka berani melakukan industrialisasi terarah, mendorong transformasi sektor produktif, dan menggerakkan sistem keuangan untuk mendukung agenda nasional. Apakah Indonesia terlalu hati-hati untuk meloncat?

Negara Orkestrator Bukan Operator
Untuk mencapai 8%, negara tidak harus menjadi operator semua proyek. Negara harus menjadi orkestrator, dirigen yang memastikan seluruh instrumen bergerak harmonis: perbankan, BUMN, swasta, investor asing, UMKM, lembaga riset, pendidikan, dan teknologi berada dalam satu desain besar.

Tanpa orkestrasi, pertumbuhan hanya agregasi statistik. Dengan orkestrasi, pertumbuhan menjadi strategi nasional. Jika kita ingin mewujudkan pertumbuhan 8%, ada enam keputusan politik yang harus diambil:
1. Memilih sektor secara tegas. Indonesia tidak bisa berharap semua sektor tumbuh bersamaan. Prioritas harus jelas: manufaktur berbasis hilirisasi mineral, petrokimia dan energi, agroindustri modern, industri maritim, alutsista, dan ekonomi digital produktif.
2. Mengubah dana negara menjadi pengungkit. Dana publik tidak boleh sekadar menjadi pelumas likuiditas. Setiap satu rupiah dana negara harus memicu empat atau lima rupiah dana swasta. Ini soal desain kebijakan, bukan ketersediaan dana.
3. Mengakhiri kuasi-fiskal terselubung. Transparansi dan disiplin proyek adalah harga kredibilitas. Pertumbuhan tinggi tanpa disiplin hanya menunda krisis.
4. Insentif hanya untuk produktivitas. Insentif harus selektif, bagi sektor yang menciptakan kerja, meningkatkan ekspor, dan menekan impor. Politik anggaran tidak boleh tunduk pada populisme.
5. Revolusi produktivitas. Tanpa peningkatan produktivitas tenaga kerja, investasi hanya menghasilkan pertumbuhan jenuh. Vokasi harus terhubung dengan industri, riset harus relevan dengan pasar.
6. Negara menahan diri. Negara orkestrator memberi arah, bukan mengambil alih, disiplin adalah fondasi kredibilitas.

Pajak Bukan Jawaban Tunggal
Perdebatan pajak kerap disederhanakan: pajak dinaikkan demi membiayai pembangunan atau ditahan agar konsumsi tetap terjaga. Cara berpikir ini terlalu sempit. Pajak tanpa arah tidak akan mendorong pertumbuhan 8%. Belanja tanpa desain yang jelas juga tidak akan menghasilkan 8%. Pertumbuhan tinggi hanya bisa dicapai melalui orkestrasi investasi produktif yang terarah dan peningkatan produktivitas yang konsisten.

Pilihan Politik di Depan Kita
Indonesia berada di persimpangan: tetap nyaman di 5%, stabil tetapi lambat atau berani mengejar 8% dengan perubahan desain kebijakan. Pertumbuhan 8% bukan mimpi teknokratis, melainkan keputusan politik: berani memilih sektor prioritas, mendisiplinkan fiskal, mengarahkan sistem keuangan, dan menjadikan negara sebagai dirigen ekonomi nasional. Pertanyaannya bukan apakah Indonesia mampu. Pertanyaannya: apakah kita berani keluar dari jebakan 5%? Jika tidak sekarang, kapan lagi?