Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan sejumlah 456.256 daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) tambahan pemilih pemula kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori menyerahkan langsung DP4 tersebut dan diterima oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman, di KPU RI, Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, Kamis (18/06).
Mendagri, Tito Karnavian, yang berhalangan hadir mengatakan DP4 Pemilih Pemula diserahkan sebagai data tambahan sebab pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang semula digelar September, mundur menjadi 9 Desember karena pandemi Covid-19.
Baca juga: ICW Soroti Pemberian Remisi Terpidana Korupsi Nazaruddin
“Ini mengakibatkanya adanya tambahan-tambahan pemilih yang potensial,” kata Mendagri Tito melalui video konferensi di Jakarta, Kamis (18/6).
Disampaikannya, bahwa DP4 yang diserahkan merupakan data tambahan dan dapat dipergunakan KPU untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pilkada Serentak 2020. Mendagri meminta KPU mampu menjaga kerahasian dan hak privasi sesuai prinsip demokrasi.
Seperti diberitakan, Kemendagri telah menyerahkan 105.396.460 jiwa DP4 ke KPU pada 23 Januari 2020 untuk penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 270 daerah yang sedianya akan dilaksanakan pada 23 September 2020.
Dengan bergesernya pelaksanaan pemungutan suara menjadi 9 Desember 2020, Kemendagri kembali menyerahkan daftar pemilih pemula dalam DP4 sebagai data tambahan untuk disusun oleh KPU menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kini jumlahnya menjadi 105.852.716 jiwa. (OL-6)
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Persentase perekaman KTP-el telah mencapai 97,47 persen, yakni 206.467.957 jiwa dari total wajib KTP sebsar 211.826.747 jiwa.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved