Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan sejumlah 456.256 daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) tambahan pemilih pemula kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori menyerahkan langsung DP4 tersebut dan diterima oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman, di KPU RI, Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, Kamis (18/06).
Mendagri, Tito Karnavian, yang berhalangan hadir mengatakan DP4 Pemilih Pemula diserahkan sebagai data tambahan sebab pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang semula digelar September, mundur menjadi 9 Desember karena pandemi Covid-19.
Baca juga: ICW Soroti Pemberian Remisi Terpidana Korupsi Nazaruddin
“Ini mengakibatkanya adanya tambahan-tambahan pemilih yang potensial,” kata Mendagri Tito melalui video konferensi di Jakarta, Kamis (18/6).
Disampaikannya, bahwa DP4 yang diserahkan merupakan data tambahan dan dapat dipergunakan KPU untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pilkada Serentak 2020. Mendagri meminta KPU mampu menjaga kerahasian dan hak privasi sesuai prinsip demokrasi.
Seperti diberitakan, Kemendagri telah menyerahkan 105.396.460 jiwa DP4 ke KPU pada 23 Januari 2020 untuk penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 270 daerah yang sedianya akan dilaksanakan pada 23 September 2020.
Dengan bergesernya pelaksanaan pemungutan suara menjadi 9 Desember 2020, Kemendagri kembali menyerahkan daftar pemilih pemula dalam DP4 sebagai data tambahan untuk disusun oleh KPU menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kini jumlahnya menjadi 105.852.716 jiwa. (OL-6)
Kemenkes mendukung rencana revitalisasi RSUD Kota Biak agar dapat berfungsi sebagai rumah sakit rujukan setara provinsi, dengan estimasi anggaran Rp13,5 miliar.
Program strategis Presiden tidak akan mencapai keberhasilan maksimal tanpa inisiatif personal dari setiap warga negara.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya membangun learning organization bagi ASN sebagai fondasi penguatan kinerja dan daya adaptasi organisasi.
Sinergi lintas sektor, tokoh agama, dan penguatan fungsi sosial rumah ibadat menjadi kunci menjaga persatuan di tengah tantangan zaman.
Selain pembersihan bangunan, personel juga melakukan normalisasi pada 42 hektare lahan terdampak agar dapat digunakan kembali oleh masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved