Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Karawang, Jawa Barat tengah mengatur skema penambahan anggaran Pilkada 2020 Karawang yang bakal dilaksanakan Desember tahun ini. Peningkatan anggaran tersebut diantaranya terjadi karena pelaksanaan protokol kesehatan dalam pilkada.
Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang, Acep Jamhuri menyebutkan pemerintah tengah melakukan skema untuk penambahan anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp24 miliar.
Acep menyebutkan untuk skema awal pihaknya akan mengajukan Rp9 miliar kepada pemerintah pusat, kemudian sisanya akan diberikan dari anggaran pemerintah daerah. "Kalau tidak bisa, kita akan melakukan skema lain," ungkap Acep, kepada mediaindonesia.com, Senin (15/6).
Jika penambahan anggaran oleh APBD seluruhnya, pihaknya akan melakukan rasionalisasi anggaran dari sisa anggaran Covid-19 sebesar Rp162 miliar. Kemudian rasionalisasi dari kegiatan OPD dan melihat kemampuan pendapatan daerah.
"Dan akan kita lihat di akhir Juli, dianggaran perubahan," ungkapnya.
Penurunan pendapatan asli daerah (PAD), lanjut Acep pasti terjadi terutama pada dana transfer dari pemerintah pusat seperti dana bagi hasil. "Kalau menurun pasti, khususnya dana transfer dari pusat. Nanti kita lihat PAD kita berapa," ungkapnya.
Diketahui KPU Karawang telah mendapatkan anggaran Rp74 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Karena pandemi korona, kemungkinan akan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp24 miliar. (OL-13)
Baca Juga: Pilkada di Tengah Pandemi, Bawaslu Sesuaikan Model Pengawasan
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
PIP sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya, mulai dari tas, sepatu, seragam hingga buku pelajaran.
TANAH longsor, banjir, dan cuaca ekstrem masih mewarnai sejumlah daerah di Jawa Barat.
Prabowo secara langsung menyematkan tanda kehormatan kepada para perwakilan penerima sebagai bentuk apresiasi negara atas jasa.
Dari swasembada di sektor pangan, lanjut Prabowo, mimpinya untuk melihat keterjangkauan harga di masyarakat dapat tercapai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved