Mendagri Tawarkan Pilkada Asimetri

MENDAGRI Tito Karnavian kembali mendorong pelaksanaan pilkada secara asimetris atau tidak sepenuhnya berlangsung secara langsung seperti yang terjadi sekarang. Ia menilai pilkada asimetris dapat menghasilkan kepala daerah berkualitas, sekaligus menghindari dampak negatif dari pilkada langsung. “Usul ini pernah saya sampaikan saat pertama kali jadi mendagri. Saya usulkan pilkada asimetris, tidak semua dilaksanakan langsung, ada yang langsung dan tidak. Kita harus lihat kedewasaan demokrasi, apakah daerah betul-betul siap pilih pemimpin, paham enggak mereka harus pilih pemimpin yang tepat,” kata Tito dalam diskusi virtual di Jakarta, kemarin.

Ia berharap masyarakat tidak alergi dengan pilkada asimetris. Pilkada tidak langsung kerap disebut tak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghendaki keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpan. Namun, kita juga harus akui bahwa ada kepala daerah yang tak dipilih secara langsung, tetapi mampu menghasilkan pemerintahan yang berkualitas.

“Saya sarankan pilkada asimetris mungkin perlu dipertimbangkan bukan sesuatu yang aneh. Kita tak perlu alergi karena ada juga sekarang daerah-daerah yang tidak lakukan pemilihan langsung. Contoh Yogyakarta karena keistimewaannya, maka Sri Sultan jadi gubernur tanpa dipilih langsung rakyat. Kita lihat juga di DKI, Wali Kota Kepulauan Seribu dipilih gubernur. Jadi, dia tak ada beban untuk balikkan modal, jadi asimetris itu sudah terjadi,” jelasnya.

Untuk menentukan daerah mengadakan pilkada langsung atau tidak, Tito menjelaskan hal itu bisa dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) setiap daerah. Indokatornya tingkat pendidikan, kesehatan, dan kemampuan rumah tangga. Bagi yang memiliki IPM tinggi, daerah dapat mengadakan pilkada langsung.

“Daerah yang punya IPM tinggi dianggap dewasa dalam berdemokrasi. Mereka mengerti memilih pemimpin, sedangkan daerah dengan IPM sedang dan rendah tidak perlu dipaksakan untuk menggelar pilkada langsung,” papar mantan Kapolri itu.

Selain itu, imbuh Tito, pelaksanaan pilkada secara langsung dan tidak tergantung pula pada kemampuan fi skal setiap daerah dan kondisi sosial ekonomi yang ada. Apabila rendah, sebaiknya kepala daerah tak dipilih secara langsung.

Tanggung jawab parpol

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menilai wacana yang dilontarkan Mendagri itu bagus sebagai ide, tetapi realitanya masyarakat menginginkan pilkada langsung. “Kalau ditanya mau enggak asimetris, pasti jawabannya tidak mau. Maaf Pak Tito, kecuali yang memang sengaja di-exclude undangundang seperti daerah istimewa yang empat itu,” ujar Ganjar dalam diskusi yang sama.

Menurut politikus PDIP itu, partai politik yang paling bertanggung jawab untuk mendewasakan masyarakat dan aktor politik dalam proses demokrasi sehingga bisa mewujudkan pilkada langsung yang benar-benar jurdil.

Sekjen PPP, Arsul Sani, mengatakan usulan pilkada asimetris merupakan hal yang perlu dikaji, terutama karena usulan itu kerap bermunculan dari berbagai kalangan di daerah. (P-3)