KPU: Pelantikan Panitia Ad Hoc Bisa Secara Daring

TAHAPAN pemilihan kepala daerah (pilkada) resmi kembali bergulir seiring terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020.

Untuk tahap awal, badan ad hoc, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang sebelumnya non aktif diminta kembali diaktifkan. Kemudian, bagi yang belum dilantik diminta segera menjalani proses pelantikan.

Dalam rapat pengaktifan PPK dan PPS Pilkada 2020 secara virtual, yang melibatkan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, KPU RI meminta jajarannya segera melaksanakan tahapan tersebut. Untuk pelantikan panitia ada hoc bisa dilakukan secara daring atau tatap muka.

Baca juga: Perppu Pilkada Terbit, Bawaslu Segera Aktifkan Panwas Ad Hoc

"Pelantikan dapat dilaksanakan daring atau tatap muka. Namun untuk tatap muka, harus sesuai dengan ketentuan dan protokol kesehatan," ujar Anggota KPU RI, Ilham Saputra, dalam keterangan resmi, Sabtu (13/6).

Mekanisme pengaktifan kembali badan ad hoc harus dilakukan dengan mematuhi protokol covid-19. Mulai dari badan hukum, proses penggantian antar waktu, tahap mendapat pengganti seusai aturan, hingga proses pelantikan.

Selain itu, lanjut Ilham, jajaran KPUD diminta lebih cermat dalam manjalankan tahapan. Mengingat, jeda tiga bulan penundaan tahapan Pilkada 2020 akibat pandemi covid-19 berdampak pada pemenuhan syarat petugas ad hoc.

Baca juga: Rilis Petisi, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pilkada Desember

"Seluruh tahapan kita harus hati-hati. Bagaimana persiapan administrasi, arsip orang yang sudah meninggal, tidak memenuhi syarat (TMS), lalu mengundurkan diri. Sehingga kalau ada yang menggugat, kita bisa jawab," pungkas Ilham.

Beberapa KPUD sudah mengirim data dan jadwal pelantikan. "Menurut data ada 39 PPK di Barito Timur, besok harus dilantik. Juga PPS diaktifkan kembali dan yang belum dilantik harus dilantik," tutupnya.(OL-11)