Rabu 06 Mei 2020, 15:48 WIB

Perppu Pilkada Terbit, Bawaslu Segera Aktifkan Panwas Ad Hoc

Faustinus Nua | Politik dan Hukum
Perppu Pilkada Terbit, Bawaslu Segera Aktifkan Panwas Ad Hoc

Antara/Irfan Anshori
Warga melintas dekat patung maskot pilkada di Kantor KPUD Kota Blitar, Jawa Timur.

 

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan kembali mengaktifkan panitia pengawas (panwas) sementara (ad hoc) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Desember mendatang.

Langkah itu menindaklanjuti Perppu Nomor 2 Tahun 2020, yang sudah diteken Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5) kemarin. Ketua Bawaslu RI, Abhan, mengatakan segera melakukan pengaktifan ad hoc setelah revisi Peraturan KPU (PKPU).

Setelah Perppu dikeluarkan, KPU harus menyesuaikan PKPU dengan payung hukum terbaru. "Dengan adanya Perppu itu, Bawaslu akan lakukan pengaktifan ad hoc. Kita akan menunggu dulu PKPU," ujar Abhan dalam diskusi virtual, Rabu (6/5).

Baca juga: Perppu Pilkada Terbit, Perludem: Masih Diselimuti Ketidakpastian

Perppu yang baru keluar, lanjut dia, memang menimbulkan ketidakpastian bagi penyelenggara. Mengingat, pilkada bisa dilaksanakan Desember jika pandemi covid-19 berakhir bulan ini.

Artinya, waktu persiapan bagi penyelenggara sangat terbatas. Berdasarkan regulasi, enam bulan sebelum jadwal pemungutan suara, tahapan pilkada lainnya harus mulai dilaksanakan. Oleh karena itu, Bawaslu tidak melakukan proses rekrutmen baru bagi ad hoc.

"Kami tidak merekrut ad hoc baru, tapi pengaktifan kembali. Ini menunggu tahapan dari PKPU," imbuhnya.

Baca juga: KPU Usulkan Dua Hal Mendesak dalam Perppu Pilkada

Selain itu, Abhan menyoroti anggaran pilkada yang tidak masuk dalam Perppu. Di tengah pandemi, pelaksanaan pilkada pada Desember tentu menimbulkan masalah anggaran. Apalagi, beberapa tahapan seperti verifikasi faktual harus ditunda.

"Karena di Perppu tidak memberi (mengakomodir) keuangan. Jadi dari kementerian teknis. Ini akan menjadi persoalan dalam pertanggungjawaban. Jangan sampai ini jadi kesalahan dalam masalah keuangan," papar Abhan.

Menurutnya, Perppu yang baru terbit jauh dari harapan pihak penyelenggara. Idealnya, penundaan pilkada berlangsung hingga 202. Seharusnya, lanjut dia, Perppu bisa lebih memastikan hal tersebut. Dengan begitu, pelaksanaan pilkada bisa berjalan dengan maksimal, dari tahapan hingga pemungutan suara.(OL-11)

 

Baca Juga

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Kasus Said Didu akan Segera Digelarperkarakan

👤Sri Utami 🕔Kamis 28 Mei 2020, 08:40 WIB
HA mangkir dari panggilan dengan dalih tengah dalam situasi pandemi virus korona baru (covid-19) dan ingin menaati aturan pembatasan sosial...
MI/LILIEK DHARMAWAN

Pelibatan TNI dalam Terorisme Bahayakan HAM

👤Emir Chairullah 🕔Kamis 28 Mei 2020, 08:30 WIB
SEJUMLAH akademisi dan aktivis mengecam upaya pemerintah melibatkan TNI dalam menangani aksi...
Dok. MI

Pencegahan Korupsi belum Memadai

👤Faustinus Nua 🕔Kamis 28 Mei 2020, 08:20 WIB
TII menilai pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi belum maksimal dan belum terintegrasi dengan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya