Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Vonis 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp150 juta lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK 2 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp150 juta.
KPU RI mengajukan usulan tambahan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang direncanakan pada 9 Desember 2020 sebesar Rp535,9 miliar.
Terjadi atau tidak terjadi peretasan, klaim tersebut tentunya tetap membuat kerugian bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa data yang bocor tersebut diklaim berasal dari situs KPU dan merupakan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014.
Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (Netgrit) mengatakan perlunya menyelidiki pihak eksternal yang menyalahgunakan data bukan untuk kepentingan pemilu
Apabila peretas dapat mencuri data, ada kemungkinan dapat mengubah data. Karenanya, KPU harus lebih memperhatikan keamanan TI agar tidak terjadi permasalahan sistem dalam Pilkada Serentak.
Mardani menekankan perlunya audit sistem keamanan data dan sistem informasi teknologi KPU agar tidak terulang kejadian yang sama.
KPU masih belum melihat adanya bahaya dari bocornya data itu. Namun, hingga saat ini pendalaman bocornya data itu masih dilakukan oleh KPU.
Penyelenggara pemilu, ditambah dengan Gugus Tugas Covid-19, ujarnya, siap mendukung pelaksanaan pilkada serentak 2020 yang rencananya akan digelar di 270 daerah.
Kemendagri mengaku tak tahu menahu soal kebocoran data 2,3 juta penduduk Indonesia
Bila kondisi pandemi mereda dan pelaksanaan pilkada tetap pada 9 Desember, diharapkan sebelum Juli tahapan pilkada sudah akan bisa dimulai.
Komisi Pemilihan Umum didorong untuk memberikan kepastian soal penyelenggaraan pilkada di 270 daeah, apakah akan berlangsung pada 9 Desember 2020 atau ditunda lagi.
Untuk itu, Menkes memberi masukan.
KPK telah melimpahkan berkas perkara mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelin ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (15/5).
Penyelenggara pertimbangkan alternatif waktu agar pilkada tetap digelar tanpa menimbulkan problem baru.
Ketetapan yang berujung pemecatan anggota KPU RI, Evi Novida Ginting, itu dinilai cacat hukum.
Pemerintah memutuskan melaksanakan pemilihan serentak di 270 wilayah pada akhir tahun. Namun, bila bencana belum juga usai, pelaksanaan masih bisa ditunda dan dijadwalkan kembali
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI melayangkan surat kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona (Covid-19) ihwal prediksi berakhirnya pandemi.
Bila kondisi pandemi mereda dan pelaksanaan Pilkada tetap pada 9 Desember, diharapkan sebelum bulan Juli tahapan Pilkada sudah akan bisa dimulai.
Banyak pihak yang menyangsikan tahapan pilkada bisa dilakukan di tengah pandemi. Namun, tambahnya, pemerintah sudah menyiapkan berbagai skenario dalam pelaksanaan tahapan ini
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved