Kampanye Umum Harus Izin Gugus Tugas

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) berencana mengadakan kampanye umum Pilkada serentak 2020 dengan ketentuan mendapatkan rekomendasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Pasalnya, status pandemi di setiap daerah berbeda-beda.

“Makanya dalam peraturan kami, diatur nanti, Anda boleh berkampanye dalam bentuk rapat umum apabila dapat rekomendasi dari gugus tugas,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta, kemarin.

KPU lebih mendorong calon kepala daerah agar berkampanye memanfaatkan model virtual, tidak lagi pertemuan fi sik. Selain mencegah klaster baru covid-19, kampanye virtual juga bisa menjangkau pemilih lebih banyak lagi jika dibandingkan dengan tatap muka.

“Bisa dilakukan di banyak tempat, bisa menjangkau seluruh wilayah, dan dalam sehari bisa dilakukan berkali-kali. Ruang daring ini sebenarnya juga menjadi pembelajaran dan kultur baru,” ujarnya.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga menyebutkan suksesi pilkada sangat tergantung dengan anggaran, baik APBD maupun APBN.

“Artinya, anggaran adalah napasnya pilkada, tanpa anggaran pilkada, tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana yang kita harapkan bersama,” kata Tito saat memberikan arahan pada rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Sumatra Utara di Medan, kemarin.

Tito juga meminta pemerintah kabupaten dan kota segera mencairkan anggaran untuk pelaksanaan berbagi tahapan pilkada serentak yang akan digelar awal Desember 2020. Apalagi, Kementerian Keuangan telah mentransfer totalnya sekitar Rp960 miliar untuk KPU dan sekitar Rp457 miliar untuk Bawaslu.

Di kesempatan itu, Tito mengingatkan pelaksanaan pilkada tetap memprioritaskan protokol kesehatan. “Kita menyadari pandemi covid-19 sangat berdampak pada tahapan pilkada dan protokol kesehatan nantinya harus tetap menjadi prioritas dalam berbagai tahapan pilkada, termasuk saat pencoblosan,” tegasnya. (Ant/P-5)