Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KPU Kabupaten Ngada, Nusa Tenggra Timur mulai menggelar bimbingan teknis (Bimtek) menjelang verifikasi faktual rekapitulasi syarat dukungan bakal calon bupati dan wakil bupati pasangan calon perseorangan. Penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) diberikan langsung lima komisioner KPU Ngada bersama segenap staf, dengan mengikuti protokol kesehatan covid-19.
Tampak seluruh peserta Bimtek mengenakan masker, mengatur jarak kursi serta, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum masuk ke dalam ruangan bimtek. Bimtek yang dilaksanakan KPU Ngada pada Rabu (24/6) tersebut, melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di delapan kecamatan
"Pelaksanaan agenda bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan ini dilaksanakan dalam dua gelombang yaitu hari Selasa, (22/6) dan hari Rabu (23/6) bertempat di masing-masing Kecamatan yaitu Kecamatan Golewa Selatan, Riung Barat, Inerie, Golewa, Wolomeze, Bajawa Utara, Bajawa dan Jerebuu," ujar Juru bicara KPU Ngada Wis Raubata saat dihubungi, Rabu (24/6).
Wis menambahkan bimtek PPS dan PPK di delapan kecamatan ini merupakan bimbingan yang terakhir setelah menyelesaikan bimtek di empat kecamatan lainnya wilayah Kabupaten Ngada pada 22-23 juni lalu. Menurutnya kegiatan bimtek ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngada, Stanislaus Neke mengatakan kegiatan ini dilakukan dalam rangka mematangkan persiapan penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dijadwalkan akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Selain itu agenda bimtek merupakan lanjutan dari rangkaian dan tahapan penting pelaksanaan pilkada yang kemarin sempat tertunda.
baca juga: Enam Paslon Jalur Perorangan Masuki Tahapan Vertual
"Dengan berjalan kembalinya semua tahapan, KPU Ngada bekali seluruh PPS dan PPK tentang verifikasi faktual dengan bimtek ini agar tahapan verifikasi berjalan sesuai dengan regulasi," ungkapnya.
Adapun kendala yang dihadapi para peserta adalah tentang nomor telepon tim penghubung yang bermasalah, ketika dihubungi. Tahapan verifikasi faktual akan dumlai pada tanggal 24 Juni hingga 7 Juli mendatang (OL-3)
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Balita di Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, Alami Stunting
Korban diduga hanyut saat hendak menyeberangi sungai untuk pulang ke rumah.
BENTROK antarwarga akibat konflik lahan di Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, pecah pada Jumat (6/3). Kericuhan melibatkan warga empat desa.
Bentrokan warga pecah di Adonara Timur, Flores Timur (6/3/2026). 3 warga luka tembak senjata rakitan & sejumlah rumah terbakar akibat sengketa lahan.
ABB di Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dengan berkolaborasi bersama Happy Hearts Indonesia (HHI) melalui program “Water for All”.
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved