KPU Dorong E-rekap Jadi Alat Perhitungan yang Sah

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 di tengah pandemi tetap sama dengan pilkada sebelumnya, baik dari segi regulasi maupun peraturan KPU. Hanya, pada pilkada yang akan digelar 9 Desember 2020, KPU mendorong sejumlah aturan tambahan termasuk penggunaan rekapitulasi elektronik (e-rekap) dengan seputar sistem perhitungan (situng).

Arief menjelaskan pemungutan suara tetap dilakukan secara langsung. Pemilih tetap datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

Tetapi saat perhitungan suaranya, akan didorong menggunakan teknologi informasi tersebut. Tujuannya meminimalkan interaksi fisik yang melibatkan banyak orang guna mencegah kemungkinan penularan virus covid-19.

"Perekapan menggunakan TI sudah diterapkan dengan Situng kemarin," ujar Arief dalam diskusi kesiapan pilkada di masa pandemi di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, pada Senin (6/7).

Baca juga : Mantan Direktur Keuangan PT DI Dipanggil KPK

Saat ini, ujar Arief, DPR tengah melakukan revisi Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilu, KPU mendorong E-rekap ditetapkan menjadi hasil perhitungan yang resmi. Selain itu, menurut Arief pengunaan e-rekap dapat memotong proses perhitungan suara yang biasanya memakan waktu berhari-hari dari mulai tingkat TPS hingga ke KPU daerah.

"Mudah-mudahan ketika revisi dilakukan e-rekap ditetapkan jadi hasil pemilu resmi. Rekap yang berhari-hari di kecamatan dan kabupaten tidak ada, begitu hasil pemilu di-capture dikirimkan di sistem," terangnya.

Di samping itu, Arief mengatakan penggunaan e-rekap membuat pemilu atau pilkada lebih efisien. Partai politik, imbuhnya, tidak perlu mengirimkan saksi di setiap TPS.

KPU, terangnya, saat ini sedang mendesain sistem supaya hasil pemilu dari e-rekap dapat dikirimkan juga pada peserta pemilu, yakni calon dan partai politik.

"Kami sedang mendesain bersama Institute Teknologi Bandung (ITB). Jadi hasil e-rekap itu akan dikirim pada peserta pemilu. Kalau e-rekap diatur dalam UU pemilu kita jadi ramah lingkungan enggak perlu kertas-kertas," tukasnya.

Sementara itu, Pengamat Informasi dan Teknologi Roy Suryo menyampaikan pemanfaatan informasi dan teknologi (IT) menjadi suatu keharusan. Ia mengingatkan tahapan krusial pilkada saat pandemi yang memerlukan penggunaan IT, antara lain kampanye bakal calon kepala daerah. Hal itu, menurut Roy bisa dilakukan secara virtual sehingga interaksi langsung antarorang dapat dihindari. (P-5)