KPU PKPU Protokol Kesehatan Masuki Tahap Harmonisasi

PERATURAN Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pelaksanaan Pilkada 2020 dalam situasi bencana non-alam telah diserahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemmekumham). Tahap harmonisasi itu dilakukan pada Selasa (23/6).

"Sudah dilakukan harmonisasi rancangan PKPU dengan Kemenkumham, mulai pukul 10.00 WIB sampai selesai," ujar Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Rabu (24/6).

Dewa menambahkan, setelah tahapan itu KPU akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap rancangan PKPU. Kemudian barulah Kemenkuham dapat mengundangkan regulasi yang digunakan sebagai acuan penyelenggara pemilu di tengah pandemi covid-19.

"Dicek sekali lagi baru kemudian lanjut ke proses pengundangan," tambahnya.

Eks Ketua KPU Bali itu belum dapat memprediksi kapan PKPU dapat diundangkan. Berkaca pada pengundangan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, mendapatkan respon cepat dari Kemenkuham.

"Diupayakan secepatnya. Jika sudah clear semua, pengundangan nanti oleh Kemenkumham," imbuhnya.

Komisi II DPR menyetujui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait penerapan protokol kesehatan pada Pilkada 2020. Ketentuan tersebut bisa dijalankan penyelenggara pemilu di daerah.

"Sudah disetujui semua, tidak ada masalah. Tinggal mereka jalankan saja," kata Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Sekretaris Fraksi NasDem DPR itu menyebut PKPU Penerapan Protokol Kesehatan bisa diundangkan dalam waktu dekat. Dia meyakini proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berlangsung cepat.

"Enggak ada masalah itu, itu soal teknis saja," ujar dia. (A-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Dwi Tupani