Kemenkumham Sulteng Dorong Pembentukan Produk Hukum Berlandaskan HAM

KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Zuliansyah mengatakan, setiap produk hukum daerah tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.

“Peraturan yang dirancang harus mencerminkan perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah Sulteng,” terangnya di Palu, Jumat (4/10).

Direktur Instrumen HAM dari Direktorat Jenderal HAM Farid Junaedi mengingatkan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.

“Sehingga setiap peraturan yang dihasilkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung hak-hak warga,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng Hermansyah Siregar menjelaskan, sebelumnya kegiatan pendalaman materi pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan digelar di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkumham Sulteng, Kamis (3/10).

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam memajukan HAM di wilayah Sulteng.

“Kita berharap peningkatan kapasitas para perancang peraturan daerah akan menghasilkan produk hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip-prinsip HAM,” tegas Hermansyah.

Kemenkumham RI melalui Direktorat Jenderal HAM juga memberikan apresiasi kepada daerah yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam regulasi lokal.

“Oleh karena itu pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk terus memperkuat upaya pemajuan HAM di Sulteng,” tandas Hermansyah. (TB/J-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri yuliani