Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan Hak Asasi Manusia (HAM).
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Zuliansyah mengatakan, setiap produk hukum daerah tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.
“Peraturan yang dirancang harus mencerminkan perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah Sulteng,” terangnya di Palu, Jumat (4/10).
Direktur Instrumen HAM dari Direktorat Jenderal HAM, Farid Junaedi mengingatkan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
“Sehingga setiap peraturan yang dihasilkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung hak-hak warga,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar menjelaskan, sebelumnya kegiatan pendalaman materi pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan digelar di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkumham Sulteng, Kamis (3/10).
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam memajukan HAM di wilayah Sulteng.
“Kita berharap peningkatan kapasitas para perancang peraturan daerah akan menghasilkan produk hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip-prinsip HAM,” tegas Hermansyah.
Kemenkumham RI melalui Direktorat Jenderal HAM juga memberikan apresiasi kepada daerah yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam regulasi lokal.
“Oleh karena itu pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk terus memperkuat upaya pemajuan HAM di Sulteng,” tandas Hermansyah. (Z-6)
Gubernur menargetkan Desa Nupabomba sebagai pilot project.
Pada pelaksanaannya, program ini menetapkan tujuh daerah sebagai prioritas pembangunan.
Brimob tidak hanya menjalankan tugas pengamanan, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial
Operasi timpora juga digelar di Kecamatan Kulawi, Sigi, untuk mengantisipasi aktivitas pembangunan PLTA.
Penyitaan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi penggunaan dana CSR beberapa perusahaan tambang di Desa Tamainusi, Kabupaten Morowali Utara
Remisi adalah hak bagi narapidana dan anak binaan yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif.
Aturan tersebut wajib memiliki batasan yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).
DPR tegaskan Pasal Kumpul Kebo KUHP baru bersifat delik aduan absolut & tak langgar HAM. Rudianto Lallo jamin tak ada razia sembarangan, privasi terjaga.
Penetapan resmi Presiden Dewan HAM PBB 2026 dijadwalkan berlangsung dalam pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026.
Tingginya kasus perdagangan orang di daerah tersebut merupakan dampak dari tidak terpenuhinya hak dasar warga.
Penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum terhadap pelaku serta pemulihan korban dan penyintas secara menyeluruh
Setiap tanggal 10 Desember, dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia atau World Human Rights Day.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved