Hari Ini, KPU Mulai Rekrut Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

TAHAPAN pembentukan atau rekrutmen badan ad hoc Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan Serentak 2020 dimulai hari ini, Rabu (24/6). 

Sesuai jadwal KPU, pembentukan PPDP yakni 24 Juni - 14 Juli 2020 dan setelah ditetapkan, masa kerja mereka akan dimulai pada 15 Juli - 13 Agutus 2020.

Anggota KPU RI Ilham Saputra dalam rakor persiapan pembentukan PPDP mengungkapkan bahwa setelah proses rekrutmen, KPU kabupaten/kota wajib mengumumkan penetapannya. 

PPDP terpilih dapat diumumkan melalui laman atau website, media sosial serta papan pengumuman di masing-masing kantor seperti kantor kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

"PPDP ini merupakan rukun warga, rukun tetangga dan/atau warga masyarakat yang diusulkan PPS setempat, untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih. Dalam proses rekrutmen, PPS harus berkoordinasi dengan RT/RW atau Kepala Adat atau tokoh masyarakat atau sebutan lainnya untuk mendapatkan calon PPDP. Setiap satu orang PPDP ini akan bertugas untuk satu TPS,” ujarnya dalam rakor persiapan KPU, Selasa (23/6).

Dia menjelaskan bahwa syarat calon PPDP adalah orang yang tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, independen dan tidak berpihak yang dibuktikan dengan surat pernyataan. 

Selain itu, para calon juga harus berusia di antara 20 tahun hingga maksimal 50 tahun, sehat jiwa dan tidak memiliki penyakit degenerative yang dapat dibuktikan dengan surat pernyataan.

Baca juga: KPU: PKPU Protokol Kesehatan Masuki Tahap Harmonisasi

Sementara itu, Anggota KPU RI Viryan mengatakan bahwa dalam pembentukan PPDP, perlu diperhatikan 3 hal penting yakni kriteria, rekrutmen, dan bimtek. Terkait kriteria, semua harus disampaikan dalam pengumuman secara massif, sehingga banyak yang bersedia dan mau terlibat. 

Kedua, rekrutmen, prosesnya dilakukan secara terbuka dan semua proses diumumkan hasilnya. Ketiga, terkait bimtek, bagaimana mengefektifkan bimtek teknis dan juga terkait penggunaan protokol covid-19.

“Nantinya ada formulir untuk merekap data PPDP, termasuk NIK dan nomor HP. Hal ini untuk mendukung kegiatan-kegiatan berikutnya yang diperlukan keterlibatan PPDP, sehingga KPU kabupaten/kota sudah ada basis data mereka, sehingga itu menjadi cikal bakal database badan ad hoc lengkap," kata Viryan.

Sementara terkait protokol covid-19, kegiatan dalam tahapan Pilkada ini juga menjadi bagian upaya menyalakan titik-titik lampu perlawanan terhadap covid-19.

"Misal di TPS ada zona wajib protokol covid-19, maka PPS, PPDP dan KPPS bias sekaligus menjadi agen sosialisasi protokol Covid-19 di masyarakat,” jelas Viryan. 

Adapun, seluruh proses rekrutmen PPDP ini akan dilaksanakan dengan meperhatikan protokol covid-19. Mulai dari penyerahan dokumen calon PPDP kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS), pelaporan nama-nama calon PPDP kepada KPU kab/kota, hingga pada penyerahan Surat Keputusan (SK) PPDP oleh KPU kabupaten/kota dan penyampaian pakta integritas dilakukan dengan mengutamakan kesehatan. (A-2)