Janji Ganjar 1 Nakes di 1 Desa Dinilai tidak Cukup

JANJI calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo terkait 1 desa, 1 tenaga kesehatan (nakes), dan 1 fasilitas kesehatan (faskes) dinilai kurang cukup untuk pemerataan kesehatan di penjuru daerah. Setiap desa membutuhkan minimal 9 nakes.

Founder dan Chief Executive Offi cer Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Satyani Saminarsih menjelaskan persoalan pemerataan kualitas layanan kesehatan melalui program 1 desa, 1 faskes, dan 1 nakes sudah ada saat ini.

"Sedikit saya memberikan konteks kalau kita bicara soal 1 desa, 1 faskes, dan 1 nakes

Baca juga : Ganjar Pranowo Janji Bikin Satu Desa, Satu Faskes, Satu Nakes

Saat ini sudah tersedia seperti itu, di 1 desa ada puskesmas pembantu (pustu) yaitu 1 faskes dan ada 1 nakes biasanya ada perawat di sana," kata Diah dalam konferensi pers secara daring, Senin (5/2).

"Jadi kita jangan sampai terdilusi dengan janji yang seolah-olah sangat bagus, padahal sebenarnya kondisi sekarang sudah demikian," tambahnya.

Sehingga hal itu berpotensi melibatkan dari pemenuhan 9 jenis SDM kesehatan. Jadi menurutnya 1 nakes itu tidak cukup untuk ada di 1 faskes, dibutuhkan sebuah tim yang berada di faskes tersebut untuk bisa mentransformasi pelayanan kesehatan primer yang utuh dan terintegrasi. Penting untuk ada SDM, selain dokter juga ada perawat, ada tenaga kesmas, ada apoteker, ada kader kesehatan, dan lain sebagainya.

Baca juga : Jika Ganjar-Mahfud Terpilih, Caleg PDIP Oktafiandi Janji Berikan Gajinya Selama Setahun untuk Warga

Diketahui Puskesmas yang memiliki 9 jenis SDM kesehatan lengkap hanya sekitar tidak mencapai 50%, hanya 42,67% dari keseluruhan jumlah puskesmas yang ada. Angka itu jauh dari target pemerintah sebesar 83% di tahun 2024.

"Jadi ada target yang belum tercapai saat ini. Selain itu, kami juga menggarisbawahi bahwa soal SDM kesehatan ini lebih dari sekedar produksi dokter. Jadi ada juga isu distribusi, utilisasi, lebih dari sekedar 1 dokter yang dibutuhkan, tetapi sebenarnya 1 fasilitas kesehatan itu membutuhkan 9 jenis SDM kesehatan," ujar dia.

Saat ini tidak ada kebijakan yang mengatur keamanan, struktur upah, kelayakan kerja dari para SDM kesehatan ini di debat kemarin tidak tersentuh sama sekali, termasuk juga keamanan, kelengkapan prasarana, dan semua hal tersebut apabila tidak dikerjakan, pengaruhnya langsung terhadap penurunan kualitas layanan.

Baca juga : Timnas Amin Gembira Prabowo dan Ganjar Sepakat dengan Perubahan

"Jadi distribusi beban kerja sebenarnya harus segera dilakukan. Tentu yang teknis seperti ini kemarin tidak ada, bahkan bicara soal kesejahteraan rakyat secara umum juga tidak tepat arahnya," pungkasnya. (Z-8)