KPU: Pandemi Covid-19 tak Boleh Rusak Kualitas Demokrasi

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang dilakukan di tengah pandemi covid-19 memang memiliki tantangan yang lebih berat, namun demikian bukan berarti pemerintah tidak bisa mengatasinya.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyebutkan ketidakpastian hingga kapan pandemi covid-19 akan berakhir, tidak boleh merusak kulaitas demokrasi di indonesia.

Baca juga: Lagi, KPK Tahan Tersangka Kasus Ketok Palu APBD Jambi

"Banyaknya hambatan dan tantangan pada Pilkada serentak 2020 bukan berarti tidak bisa dilakukan, Pilkada ditengah pandemi tetap bisa berjalan dengan baik jika memenuhi tiga aspek penting," ucap Pramono dalam diskusi daring Pemilihan serentak 2020, Jakarta, Selasa, (30/6).

"Pertama dukungan politik yang luas, kerangka hukum yang kokoh, kesiapan teknis yang matang, dan dukungan anggaran yang mencukupi," imbuhnya.

Ia menjelaskan terkait kerangka hukum yang kokoh, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 sudah memiliki landasan hukum yang kokoh.

"Perppu nomor 2/2020 Pasal 201A ayat 2 memberi peluang Pilkada serentak 2020 diselenggarakan Desember 2020, meski terbuka alternatif dilaksanakan tahun depan. Keputusan tersebut memiliki landasan hukum yang kokoh," tuturnya.

Ia menyatakan, KPU saat ini sedang menyelesaikan beberapa Peraturan KPU (PKPU), yang nantinya akan lebih didetailkan dalam Petunjuk Teknis, maupun Surat Edaran.

"Sementara PKPU mengenai Pilkada ditengah pandemi, paling lambat hari ini 30 juni, diajukan ke Kemenkumham untuk diundangkan, Substansi PKPU ini terus dikonsultasikan ke Gugus Tugas dan Kemenkes, sehingga sesuai dengan standar nasional," sebutnya.

Sementara terkait kesiapan teknis, Pramono mengatakan KPU senantiasa berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan teknis pelaksanaan Pilkada dengan mengedepankan protokol kesehatan.

"Nanti setelah PKPU pilkada di tengah pandemi di undangkan, KPU akan segera mensosialisasikan kepada para pemangku kepentingan, dan juga telah dijadwalkan simulasi, untuk melihat alokasi waktu maupun tata cara," jelasnya.

Dan terkait kesiapan anggaran, ia juga menyebutkan pihaknya telah memberikan sehumlah usulan kepada Pemerintah, salah satunya yakni KPU mengajukan usulan anggaran tambahan untuk KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang menyelenggarakan Pilkada.

"Pemerintah juga telah berkomitmen untuk memenuhi usulan, namun memang proses pencairan terlalu lambat dan terlalu sedikit," tukasnya.

Sementata itu, Bupati Ngawi Budi Sulistyono bersependapat dengan KPU yang tetap menjalankan Pilkada 2020. Menurutnya pelaksanaan Pilkada 2020 dapat dijalankan dengan demokratis dan menjamin kesehatan masyarakat.

"Proses Pilkada harus tetap berjalan, guna menghindari ketidakpastian kepemimpinan daerah yang bermuara pada terkendalanya pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," ucap Budi.

"Pelaksanaan Pilkada 2020 dapat berjalan demokratis dan menjamin kesehatan seluruh masyatakat dengan mengedepankan protokol kesehatan," imbuhnya.

Baca juga: KPK Tahan Makelar Tanah Tersangka Kasus RTH Bandung

Ia menjabarkan Pemerintah Kabupaten Ngawi telah melakukan sejumlah langkah strategis guna mendukung pelaksanaan Pilkada 2020.

"Kita selalu Koordinasi dan konsolidasi dengan stake holder penyelenggara pemilu, kita juga membangun tatanan normal baru yang produktif dan aman covid-19," tukasnya. (OL-6)