Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
ADEGAN video porno menyusup (Zoomboombing) dalam webinar sosialisasi Pilkada 2020 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat (Sumbar), Senin (22/6), via aplikasi Zoom. Muncul jelang berakhirnya acara. Kemunculannya saat masih ada sesi tanya jawab antara peserta dengan narasumber.
"Itu pengalaman pertama host kita di KPU Provinsi. Biasanya kita kan meeting internal. Jadi gak ngeshare meeting id ke publik. Wag terbatas saja. Tadi karena acaranya sosialisasi terbuka, kita share ke ruang publik. Rupanya ada bule yang menyusup. Mengganggu kegiatan menjelang akhir acara," ujar Komisioner KPU Sumbar Izwaryani, Senin (22/6) petang.
Kegiatan webinar ini bertujuan menyosialisasikan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga PKPU 15/2019 tahapan, program, jadwal penyelenggaraan Pilkada 2020. Menurut Izwarni, pihak IT KPU Sumbar berupaya menghilangkan hal tersebut
dan butuh beberapa menit agar hal tersebut dapat dinetralkan. Setelah akun tersebut hilang, moderator acara langsung meminta maaf atas kejadian tersebut dan langsung menutup kegiatan.
"Sempat dilanjutkan, tapi memang sudah mau ditutup juga. Hanya di sesi terakhir tanya jawab," tukasnya.
Kegiatan webinar KPU Sumbar sendiri diikuti jajaran Forkopimda mulai dari Pemprov Sumbar, Polda Sumbar, Danrem, Bawaslu, Lantamal II Teluk Bayur, Lanud Sutan Sjahrir, kejaksaan, institusi pengadilan, partai politik , ormas dan media massa. (OL-13)
Baca Juga: Jelang Pilkada, Kapolri Terbitkan Pedoman Pengamanan
PT Kereta Api Indonesia II Sumatera Barat (Sumbar) mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas di sekitar jalur rel, termasuk kegiatan menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved