Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan seluruh masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra yang saat ini masih tinggal di tenda darurat dapat dipindahkan ke hunian sementara (huntara) sebelum memasuki bulan Ramadan. Fokus penanganan saat ini adalah percepatan pembangunan dan penempatan warga ke huntara
“Untuk rumah yang relokasi mandiri dibangun oleh BNPB, tentu saja huntap ini nanti tahap berikutnya. Sekarang fokus kita ke huntara. Targetnya sebelum puasa, seluruh masyarakat yang masih tinggal di tenda bisa dipindahkan ke huntara,” ujar Suharyanto, di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (26/1).
BNPB mencatat, pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat. Total keseluruhan mencapai 17.847 unit. “Semuanya sedang dikerjakan di masing-masing kawasan dan kota,” jelas Suharyanto.
Hingga saat ini, sebanyak 4.228 unit huntara telah selesai dibangun. Dari jumlah tersebut, 993 kepala keluarga (KK) sudah menempati hunian sementara. “Yang sudah ditempati, kemarin Bapak Menko bersama Satgas dan kami meresmikan secara serentak di Agam dan beberapa kawasan serta kota lainnya,” kata Suharyanto.
Selain huntara, BNPB juga mulai membangun hunian tetap bagi warga yang akan direlokasi secara permanen. Perkembangan pembangunan huntap masih terus berjalan dan bersifat dinamis.
“Per hari ini, ada 12.572 unit huntap yang sudah mulai dibangun di Sumatra Utara dan Sumatra Barat,” pungkas Suharyanto. (Bob/P-3)
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Setiap unit memiliki kapasitas produksi hingga sekitar 2.000 liter air minum per hari dan akan ditempatkan di titik-titik prioritas sesuai kebutuhan masyarakat di lokasi bencana.
Keputusan Prabowo Subianto mencabut izin operasional 28 perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra dinilai sebagai langkah tegas.
Bencana banjir di Sumatera perlu dilihat secara komprehensif dan tidak disederhanakan sebagai akibat satu faktor semata.
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved